Ilustrasi Sumur Migas (Pos Papua)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah bakal hentikan pasokan gas melalui pipa ke Singapura. Keputusan ini segera diambil tepat tiga tahun mendatang demi memenuhi kebutuhan gas dalam negeri.
Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (gas/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">BPH Migas) Fansurullah Asa menegaskan, Pemerintah tengah mencari pasar domestik untuk peralihan pasokan gas yang diekspor.
"Dengan 2023 gas yang diekspor ke Singapura disetop, maka gas ini mesti disalurkan (pasar) kemana," ungkap Kepala BPH yang akrab dipanggil Ifan tersebut di Gedung gas/" style="text-decoration:none;color:red;font-weight:bold">BPH Migas Jakarta, Kamis (6/3/2020).
Keputusan ini menegaskan pernyataan Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya pada rapat kerja dengan komisi VII DPR RI. "Gas masih banyak di Sumatera, suplai ke Singapura berakhir 2023 akan kami tarik ke dalam negeri," tutur Arifin bulan November tahun lalu.
Rencananya, gas yang dipasok ke Singapura akan dialirkan ke pipa Duri Dumai, kemudian dialirkan ke kawasan industri wilayah Sumatera.
Harga gas yang akan dilepas ke industri Sumatera dipatok sebesar USD6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi.
Melalui rencana tersebut, imbuh Ifan, diharapkan dapat menciptakan nilai tambah dan mengurangi defisit neraca perdagangan lantaran bisa menggeser penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke gas.
Selama ini, pasokan gas ke Singapura berasal dari Blok Corridor yang dikelola ConocoPhillips sebanyak 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
Guna mendukung pengalihan pasokan gas tersebut, Pemerintah telah menyiapkan infrastuktur melalui pembangunan jaringan pipa transmisi, seperti Dumai - KEK Seimangke dan Wilayah Jaringan Distribusi (WJD).
"Sudah ada 193 WJD yang diusulkan oleh Badan Usaha," pungkas Ifan.
KEYWORD :
BPH Migas Singapura gas ekspor
