Senin, 24/02/2020 11:16 WIB

Kebijakan Kampus Merdeka Nadiem Cuma Untungkan Kapitalis

Kebijakan `Kampus Merdeka` Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal (kapitalis).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan anyar `Kampus Merdeka` yang diluncurkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dianggap hanya menguntungkan kelompok pemodal (kapitalis).

Sebab, menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, yang dibutuhkan masyarakat Indonesia saat ini ialah akses masuk ke perguruan tinggi.

"Kebijakan ini sangat pro pasar. Tidak berpihak sama sekali dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang masih berkutat di problem akses ke kampus. Kuliah saja mereka tidak bisa, malah disuguhi kebijakan macam-macam," tegas Ubaid saat dihubungi Jurnas.com pada Sabtu (25/1).

Ubaid tak menampik bahwa link and match antara perguruan tinggi dan industri dibutuhkan. Kendati demikian, Tri Dharma Perguruan Tinggi menurut dia tetap harus didahulukan.

"Jika melulu tunduk pada industri, maka kampus akan jadi agen-agen kapitalis yang jauh dari misi kemanusiaan," ujar dia.

Ubaid juga menyoroti upaya Mendikbud untuk mempermudah perguruan tinggi negeri mendapatkan status Perguruan Negeri Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH).

Dia memandang, kebijakan tersebut berpeluang menggiring pada komersialisasi pendidikan tinggi, yang nantinya akan menyingkirkan kalangan tidak mampu dari perguruan tinggi.

"Kalau berbayar mahal dan kian komersial, kan anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan sendirinya akan tereksklusi dari dunia kampus yang megah-megah dan berbayar mahal itu," terang Ubaid.

Seperti diketahui, saat meluncurkan Kampus Merdeka, Mendikbud mengeluarkan empat kebijakan di pendidikan tinggi. Pertama, mempermudah pembukaan program studi (prodi) baru, dengan syarat bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN, BUMD, atau 100 kampus top dunia versi QS Ranking.

Kedua, otomatisasi akreditasi kampus. Ketiga, kebebasan PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (Satker) menjadi PTN-BH. Dan keempat, hak belajar di luar prodi selama tiga semester, dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, wirausaha, riset, atau proyek di desa.

TAGS : JPPI Ubaid Matraji Mendikbud Nadiem Anwar Makarim Kampus Merdeka




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :