Kamis, 09/07/2020 06:16 WIB

Irak Berencana Datangkan S-400 Rusia

Sanksi AS terhadap sistem rudal S-400 Rusia akan menjadi sanksi formal, yang tidak akan benar-benar terwujud dan akan gagal mencapai tujuannya.

Sistem rudal anti-pesawat S-400 canggih buatan Rusia di semenanjung Laut Hitam Krimea, Rusia. (Foto: Sputnik)

Baghdad, Jurnas.com - Anggota parlemen Irak menepis ancaman sanski Amerika Serikat (AS) terhadap Baghdad atas pengadaan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia canggihnya.

"Sanksi AS terhadap Irak membutuhkan persetujuan dari badan pembuat keputusan di negara itu," kata Ali al-Ghanmi, anggota Komite Keamanan dan Pertahanan Parlemen, kepada kantor berita Baghdad Today.

Ia menegaskan, sanksi AS terhadap sistem rudal S-400 Rusia akan menjadi sanksi formal, yang tidak akan benar-benar terwujud dan akan gagal mencapai tujuannya.

"Menurut Konstitusi, Irak bebas mempersenjatai diri, memperoleh perangkat keras militer dan membeli sistem yang dianggapnya sesuai dengan keadaan. Impor sistem rudal S-400 membutuhkan pengawasan Rusia dan pelatihan personel militer Irak," kata Ghanmi.

Pada 10 Januari, anggota parlemen Irak memutuskan melakukan negosiasi untuk membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia dalam menanggapi kekhawatiran AS akan menarik dukungannya di Baghdad.

"Kami sedang berbicara dengan Rusia tentang rudal S-400 tetapi belum ada kontrak yang ditandatangani," ujar Karim Alawi, anggota komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak.

"Kita perlu mendapatkan rudal ini, terutama setelah Amerika berkali-kali mengecewakan kita dengan tidak membantu kita dalam mendapatkan senjata yang tepat," sambungnya.

Alawi mencatat, penasihat keamanan nasional Irak, Falih al-Fayadh melakukan perjalanan ke Rusia tiga bulan lalu untuk negosiasi dengan para pejabat Rusia tentang rudal, tetapi protes anti-pemerintah dan pengunduran diri Perdana Menteri Adel Abdul-Mahdi menunda pembicaraan.

Abdul Khaleq al-Azzawi, anggota lain komite keamanan dan pertahanan parlemen Irak, mengatakan, "Kami mengizinkan perdana menteri mendapatkan senjata pertahanan udara dari negara mana pun yang ia inginkan dan kami mengizinkannya membelanjakan uang untuk itu, dari negara mana pun, dari Rusia atau siapa pun."

Awal tahun ini, Igor Kurushchenko, anggota Dewan Umum Kementerian Pertahanan Rusia, mengumumkan, Irak dapat meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya dengan bantuan sistem rudal S-400 Rusia.

Kurushchenko menggarisbawahi bahwa pembunuhan Letnan Jenderal Qassem Soleimani baru-baru ini di AS, dalam serangan udara yang diperintahkan Presiden AS Donald Trump, jelas menunjukkan Baghdad perlu meningkatkan sistem pertahanan udaranya.

"Irak adalah mitra bagi Rusia di bidang kerja sama militer teknis. Rusia dapat mengirim sarana yang diperlukan untuk memastikan kedaulatan negara dan perlindungan yang dapat diandalkan dari wilayah udaranya, termasuk pasokan rudal S-400 dan bagian lain dari sistem pertahanan udara," katanya.

AS memperingatkan Irak tentang konsekuensi perluasan kerja sama militer dengan Rusia, dan melakukan kesepakatan untuk membeli persenjataan canggih, khususnya sistem rudal S-400.

Mantan juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert mengatakan pada 22 Februari 2018, Washington telah menghubungi banyak negara, termasuk Irak.

Ia menjelaskan pentingnya Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi Sanksi (CAATSA), dan kemungkinan konsekuensi yang akan timbul setelah pertahanan perjanjian dengan Moskow.

Pada 2 Agustus 2017, Presiden AS Donald Trump menandatangani undang-undang CAATSA yang menjatuhkan sanksi terhadap Iran, Korea Utara, dan Rusia.

TAGS : Pengadaan S-400 Timur Tengah Parlemen Irak




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :