Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar didampingi Ibu Lilik Umi Nasriyah dan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan, serta para Dirjen Kemendes PDTT membagikan Sertifikat Tanah kepada 15 transmigran di Islamic Center, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (10/1/2020). Foto: Mugi/Kemendes PDTT
Mempawah - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar selama kunjungannya selama 3 hari sejak Kamis (10/1) lalu di Kalimantan Barat telah mencatat sejumlah permasalahan desa dan daerah di tiga Kabupaten.
Ketiga Kabupaten tersebut yakni Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas dan Kabupaten Mempawa.
"Kami sudah catat semua permasalahan yang ada di desa maupun daerah yang kita kunjungi di Kalimantan Barat ini. Catatan permasalahan ini, nantinya kita akan koordinasikan ke Kementerian terkait untuk segera mencari solusinya agar permasalahan ini segera teratasi," kata Menteri Abdul Halim Iskandar Usai kunjungan terakhirnya di Kabupaten Mempawah pada Minggu (12/1).
Sejumlah permasalahan tersebut diantaranya yakni terkait infrastruktur akses jalan yang membutuhkan anggaran yang berasal dari APBN, masalah listrik yang masih belum tersedia di sejumlah desa dan masalah jaringan telekomunikasi di sejumlah desa serta permasalahan terkait ekspor produk dalam negeri ke negara tetangga yang masih belum terpenuhi.
"Permasalahan daerah perbatasan itu masih sangat komplet. Terutama di sejumlah desa-desa yang berada di batas negara tetangga. Dengan melibatkan sejumlah pihak baik dari kementerian dan lembaga serta pihak swasta, Saya optimis, di tahun 2020 ini, insya allah semua bisa teratasi," katanya.
Dalam kunjungan ini, Menteri Abdul Halim juga menyampaikan kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun propinsi terkait tahapan pencairan dana desa yang pada tahun ini ada 3 tahapan yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.
"Mulai Januari ini, dana desa sudah mengucur ke desa-desa. Dana desa juga langsung ditransfer ke desa. Tidak berhenti di kabupaten. Jadi dari kas negara, dananya langsung ke kas desa. Untuk laporan tetap ke Kabupaten," katanya.
Lebih lanjut, Menteri Abdul Halim menambahkan bahwa setelah dana desa masuk ke kas desa agar hati-hati dalam penggunaannya.
"Harus hati-hati karena yang mengawasi tidak hanya dari kepolisian, kejaksaan maupun lembaga hukum serta seluruh pihak terkait lainnya. Tapi, Kita juga minta kepada para masyarakat juga untuk ikut mengawasi dana desa," katanya.
Dalam kunjungan ke 3 Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, Menteri Abdul Halim Iskandar didampingi istrinya Lilik Umi Nasriyah dan sejumlah pejabat dilingkungan Kemendes PDTT dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemkab dan Pemprov Kalimantan Barat.
KEYWORD :Kinerja Menteri Desa
