Senin, 26/10/2020 05:40 WIB

Tersangkut Tiga Kasus Korupsi, PM Israel Ingin Kebal Hukum

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta parlemen melindunginya dari penuntutan dalam tiga kasus korupsi yang ia hadapi.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu pada pertemuan blok sayap kanan di Knesset (parlemen Israel) di Yerusalem al-Quds pada 20 November 2019. (Foto: AFP)

Tel Aviv, Jurnas.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta parlemen melindunginya dari penuntutan dalam tiga kasus korupsi yang ia hadapi. Ini merupakan sebuah langkah politik berisiko, yang dapat menunda proses pidana terhadapnya selama berbulan-bulan.

Netanyahu didakwa pada November lalu atas tuduhan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan atas tuduhan yang ia berikan kepada negara bernilai ratusan juta dolar kepada para baron media Israel, dengan imbalan hadiah dan liputan yang menguntungkan.

Dia membantah melakukan kesalahan, mengatakan bahwa dia adalah korban perburuan penyihir oleh media, dan dibiarkan menggulingkan pemimpin sayap kanan.

Dalam pidatonya dikutip dari Reuters pada Kamis (2/1), Netanyahu mengatakan bahwa dakwaan terhadapnya bermotivasi politik, dan ia berhak atas perlindungan parlemen.

"Dalam sebuah demokrasi, hanya orang-orang yang memutuskan siapa yang akan memimpin mereka," kata Netanyahu, yang telah berkuasa selama satu dekade terakhir.

Di bawah hukum Israel, seorang legislator yang mencari kekebalan dapat melakukannya dengan berbagai alasan yang mencakup argumen bahwa penuntutan tidak bertindak dengan itikad baik.

Seandainya Netanyahu tidak mengajukan permintaan sebelum batas waktu pada Rabu (Kamis waktu setempat), dakwaan terhadapnya bisa diajukan ke pengadilan paling cepat hari Minggu, untuk selanjutnya diproses.

Di tengah kebuntuan politik yang mendalam, parlemen tampaknya tidak akan memutuskan masalah sebelum pemilihan Israel yang jatuh pada 2 Maret nanti.

Netanyahu akan membutuhkan dukungan 61 dari 120 legislatornya untuk mendapatkan kekebalan hukum. Dan jika kekebalan akhirnya diberikan, Mahkamah Agung Israel akan meninjau kembali keputusan tersebut dan menentukan vonis.

Permintaan kekebalan hukum oleh Netanyahu bagaimanapun membawa risiko politik, yakni menambah lebih banyak amunisi bagi para penantang yang berusaha menggambarkannya sebagai pemimpin otokratis, yang memandang dirinya di atas aturan hukum, dan berbahaya bagi demokrasi dan yudisial Israel.

Menanggapi pidato Netanyahu, saingan utamanya, Benny Gantz, seorang mantan kepala angkatan bersenjata yang mengepalai partai sentris Biru dan Putih, mengatakan perdana menteri "membahayakan prinsip sipil yang mendasari kita semua dididik, bahwa setiap orang setara di hadapan hukum."

TAGS : PM Israel Benjamin Netanyahu Kebal Hukum




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :