Jum'at, 05/06/2020 04:43 WIB

KKP Tambah Klaster Pengolahan Ikan Tahun Depan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan jumlah klaster pengolahan ikan di beberapa titik pada 2020 mendatang.

Menteri KKP Edhy Prabowo (paling kiri) dalam Rakernis 2019 (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan meningkatkan jumlah klaster pengolahan ikan di beberapa titik pada 2020 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Agus Suherman, dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel Grand Keisha, Yogyakarta.

"Jawa Barat saja tadi suda ada 10 titik antara lain Pelabuhan Ratu, dan Garut, kemudian di Jawa Tengah dan seterusnya," sebut Agus pada Sabtu (21/12).

"Tentu hal ini, apabila di awal tahun APBN mungkin belum bisa berlangsung dengan cepat tapi dengan dukungan BUMN ini bisa kita mulai," lanjut dia.

Agus memaparkan, kampung pengolahan ikan skala mikro yang ada selama ini, 98 persennya dikelola oleh para ibu-ibu. Satu hari, kata Agus, mereka bekerja dengan upah Rp40.000.

"Kalau nanti dengan sentuhan teknologi dan pembinaan, upah mereka bisa naik. Mudah-mudahan bisa Rp100.000 atau bahkan Rp150.000. Jadi per bulan mereka bisa menghasilkan Rp4,5 juta sesuai target," kata Agus.

Program kampung pengolahan dengan pola klaster, lanjut Agus, akan dimulai dengan batuan sarana informasi akses pasar, dan fasilitasi promosi.

Salah satunya ialah dengan cara membuat pasar ikan, kemudian Pasar Ikan Modern, dan Sentra Kuliner di beberapa daerah.

"2020 (nanti) teman-teman dinas menyiapkan titik dan Feasibel Studi kelayakannya, kemudian kita akan minta dukungan Pak Menteri (KKP) untuk melakukan sinergi dengan kementerian BUMN dan kementerian lain, untuk ikut mempercepat proses terbangunnya Pasar Ikan Internasional," jelas dia.

Sementara Menteri KKP Edhy Prabowo menekankan perbaikan komunikasi antara pusat dan daerah. Dia mengatakan, seluruh kebijakan pusat harus dipastikan telah diketahui oleh daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten.

Arahan Menteri Edhy berkaitan dengan program pengadaan Cold Storage perikanan, yang menurut temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) beberapa di antaranya tidak tepat sasaran.

"Presiden juga mengingatkan kepada saya, memberi Cold Storage listriknya tidak ada. Nah, ini kenapa, berarti kan komunikasi tidak berjalan," ungkap Menteri Edhy.

"Yang tahu wilayah itu kabupaten provinsi, teman-teman di daerah lebih tahu wilayahnya daripada kita. Makanya dalam Rakernis ini saya mengingatkan teman-teman Ditjen PDSPKP, mana yang kira-kira menjadi masalah utama, itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu," tegas dia.

Edhy mengatakan, sektor perikanan berbeda bila dibandingkan dengan pertanian. Apabila industri pertanian semakin diproses semakin mahal harganya, sebaliknya perikanan, semakin tidak diproses, semakin tinggi harganya.

Contoh tuna, jika diproses maka harganya akan semakin jatuh. Tapi semakin fresh dibawa ke Jepang, maka harganya semakin tinggi.

"Coba sebut industri perikanan mana yang begitu diproses harganya naik kecuali rumput laut?” tanya Edhy.

Menteri Edhy juga mengingatkan jika ikan di daerah mengalami kelebihan suplai, maka harus segera memberitahu ke pusat.

"Jangan diam, beri tahu kami, apakah solusinya dibuat Cold Storage di lokasi itu atau dibikin rantai dingin supaya bisa mendekatkan Cold Storage di sekitar wilayah. Ini menjadi prioritas buat kita," tandas dia.

TAGS : Klaster Pengolahan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Agus Suherman




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :