Selasa, 21/01/2020 13:27 WIB

Parlemen AS Susun Pasal Pemakzulan, Trump Tantang Balik

Pelosi juga mengisyaratkan bahwa pemungutan suara resmi untuk melengserkan presiden ke-45 Amerika tersebut sudah pasti.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington, DC, 1 Agustus 2019. (Foto: AFP)

Washington, Jurnas.com - Parlemen Amerika Serikat (AS) mulai seriusi persoalan pemakzulan Presiden Donald Trump. Ini terlihat dengan perintah Ketua Parleme Nancy Pelosi untuk susun pasal-pasal pemakzulan.

Perintah pemimpin Parlemen dari Partai Demokrat itu ditujukan kepada Ketua Komite Kehakiman DPR. Pelosi juga mengisyaratkan bahwa pemungutan suara resmi untuk melengserkan presiden ke-45 Amerika tersebut sudah pasti.

Jika pelengseran ini benar-benar terjadi, maka Trump menjadi presiden ketiga dalam sejarah AS yang dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

"Sedihnya, tetapi dengan keyakinan dan kerendahan hati, dengan kesetiaan kepada pendiri kami dan hati yang penuh cinta untuk Amerika, hari ini saya meminta ketua kami untuk melanjutkan dengan pasal-pasal pemakzulan," kata Pelosi, Jumat (6/12/2019).

"Trump telah terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan, merusak keamanan nasional kita dan membahayakan integritas pemilu kita," katanya lagi."Presiden tidak memberi kita pilihan selain bertindak."

Dalam konferensi pers, Pelosi sekilas menunjukkan kemarahan ketika seorang wartawan bertanya apakah dia membenci presiden Trump.

"Saya tidak membenci siapa pun," balasnya, menunjuk ke arah wartawan dalam konfrontasi yang luar biasa.

"Saya berdoa untuk presiden sepanjang waktu. Jadi, jangan main-main dengan saya dalam hal kata-kata seperti itu," imbuh dia.

Pelosi tidak mengumumkan rincian dakwaan yang akan diajukan untuk pemakzulan terhadap Trump, tetapi pihaknya kemungkinan menggunakan dalih penyalahgunaan kekuasaan, obstruksi Kongres dan obstruksi keadilan.

"Presiden menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan politiknya sendiri," kata Pelosi, merujuk langkah Trump yang menahan bantuan militer dan pertemuan di Gedung Putih sebagai imbalan atas komitmen Ukraina untuk menyelidiki Joe Biden, rival potensial dari Demokrat dalam pemilihan presiden 2020.

"Jika kita membiarkan seorang presiden berada di atas hukum, kita pasti melakukannya atas risiko republik kita," ujarnya.

Gedung Putih, yang telah menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan pemakzulan, mengatakan Partai Demokrat harus malu karena memicu pemakzulan presiden.

Trump merespons langkah Pelosi dengan menantang DPR agar memakzulkannya secepat mungkin. "Secepatnya saja," kata Trump.

Trump, yang yakin dia akan memenangkan pertarungan politik ini karena keputusan akhir ada di Senat yang saat ini dikuasai Partai Republik, partai pendukungnya.

TAGS : Donald Trump Pemakzulan Partai Demokrat Partai Republik




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :