Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong Un (Foto: Reuters)
Pyongyang, Jurnas.com - Korea Utara memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apa pun untuk membahas situasi hak asasi manusia negara itu.
AS mengadakan pertemuan Dewan Keamanan bulan ini, dan para diplomat mengatakan pemerintah AS berencana mengadakan pertemuan terkait situasi hak asasi manusia Korea Utara pada 10 Desember.
Duta besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song-hye mengatakan dalam sepucuk surat kepada 15 anggota Dewan, Pyongyang menganggap pertemuan dewan tentang situasi HAM sebagai provokasi lain AS.
Kim Song-hye menyebut setiap diskusi tentang hak asasi manusia Korea Utara pelanggaran mencolok Piagam PBB dan tindakan menyanjung dan menyerah pada kebijakan bermusuhan AS.
Minimal sembilan anggota Dewan perlu mendukung permintaan pertemuan tentang masalah Korea Utara untuk mengalahkan upaya apa pun untuk memblokirnya.
"AS dan negara-negara di atas kapal akan memikul tanggung jawab penuh. Jika Dewan Keamanan akan mendorong melalui pertemuan situasi di Semenanjung Korea akan berubah menjadi lebih buruk lagi," kata Kim Song-hye
Dalam sebuah pernyataan pada hari sebelumnya, beberapa negara Eropa mengecam dugaan 13 peluncuran rudal balistik Korea Utara sejak Mei. Mereka menganggapa Pyongyang melanggar resolusi Dewan Keamanan dan merusak keamanan dan stabilitas regional serta perdamaian dan keamanan internasional.
Situasi itu terjadi di tengah negosiasi yang terhenti antara Korea Utara dan AS mengenai demiliterisasi Semenanjung Korea.
Korea Utara dan AS terlibat dalam diplomasi mandek sejak 2018. Sementara para pemimpin mereka sudah bertemu tiga kali, negosiasi aktual menuju demiliterisasi telah tersendat.
Korea Utara berada di bawah beberapa putaran sanksi keras oleh PBB dan AS atas program nuklir dan misilnya. Terlepas dari sanksi-sanksi itu, telah mengambil beberapa langkah sepihak sebagai tanda niat baik dalam perjalanan diplomasi dengan AS.
Washington, bagaimanapun, gagal untuk menawarkan bantuan sanksi sebagai imbalan.
Pyongyang menetapkan akhir 2019 sebagai tanggal pamungkas hingga AS akan memiliki waktu untuk mengambil tindakan sehingga diplomasi akan membuahkan hasil. Washington telah menolak timeline itu sebagai buatan.
KEYWORD :Korea Utara Amerika Serikat Kim Jong un Korea Selatan
