Jum'at, 26/04/2024 19:25 WIB

Palestina Kecam Rencana AS Selesaikan Konflik di Kota Hebron

Saat ini lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di wilayah Palestina

Demonstran Palestina terlihat membakar bendera Israel dan AS selama protes menentang keputusan AS untuk memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem al-Quds, di Kota Gaza 6 Desember 2017. (Foto: PressTV)

Jakarta, Jurnas.com - Seorang tokoh senior Palestina telah mengecam rencana penyelesaian Israel yang baru diumumkan di kota al-Khalil (Hebron) di Tepi Barat sebagai akibat dari keputusan Washington baru-baru ini untuk mengakui pemukiman Israel di wilayah yang diduduki.

"Keputusan Israel untuk membangun pemukiman ilegal baru di Hebron yang diduduki adalah hasil nyata pertama dari keputusan AS untuk melegitimasi kolonisasi," kata Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina Saeb Erekat dalam sebuah tweet dilansir PressTV.

"Ini tidak bisa diambil dari konteks pencaplokan," katanya, seraya menambahkan bahwa "Langkah konkret, termasuk sanksi terhadap pemukiman adalah tanggung jawab internasional".

Pernyataan itu dikeluarkan beberapa jam setelah Menteri Israel untuk Urusan Militer Naftali Bennett mengumumkan rencana kontroversial untuk membangun pemukiman baru di jantung kota Tepi Barat.

Proyek yang direncanakan akan menggandakan jumlah pemukim Israel di kota tersebut. Meskipun menjadi rumah bagi sekitar 200.000 warga Palestina, sebagian besar pusat kota telah dihuni oleh sekitar 800 pemukim Israel. Para pemukim dijaga oleh ratusan tentara Israel.

Pernyataan Erekat pada hari Minggu menggarisbawahi bahwa pengumuman Israel datang setelah Washington secara efektif memberikan Israel lampu hijau untuk melanjutkan rencana untuk lebih lanjut menduduki Tepi Barat.

Ekspansi pemukiman Israel "tidak secara konsisten bertentangan dengan hukum internasional," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam pengumuman yang mengundang kecaman internasional yang meluas bulan lalu.

Pergeseran kebijakan secara efektif membalikkan posisi empat dekade Washington mengenai status ilegal permukiman Israel.

Saat ini lebih dari 600.000 warga Israel tinggal di lebih dari 230 permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel tahun 1967 di wilayah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur al-Quds.

Permukiman Israel ilegal di bawah hukum internasional dan hampir dikutuk oleh masyarakat internasional.

KEYWORD :

Pemukiman Israel Amerika Serikat Kota Hebron




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :