Rabu, 24/04/2024 08:59 WIB

Wacana Jokowi Soal Artificial Intelligence, Ini Tanggapan PKS

Mardani Ali Sera menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti  jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence perlu melakukan kajian yang mendalam.

Politikus PKS, Mardani Ali Sera

 

Jakarta, Jurnas.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera menilai wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence perlu melakukan kajian yang mendalam. Sebab, tak semua pelayanan publik yang di lakukan pejabat eselon III-IV bisa diganti dengan robot.

"Karena ada yang tidak bisa digantikan dengan robot," kata Mardani kepada wartawan, Jumat, (29/11/2019). 

Selain kajian, kata Mardani, sebelum merubahnya, presiden juga harus menjelaskan terlebih dahulu grand designnya ke masyarakat. 

"Pak Jokowi harus jelaskan grand designnya lebih dahulu. Sudah ada kok seperti apa sih kita harus melihat birokrasi kita ini. Reformasi birokrasi ini bermakna miskin struktur kaya fungsi,” ujar dia.

Jadi, Kalau dalam pergantiannya bertujuan untuk mereformasi birokrasi, menurut Mardani, itu bukan sekedar hanya memangkas pejabat. Melainkan harus kepada penataan ulang secara keseluruhan.

“Nah di Indonesia ini paradigmanya semua diperbanyak jabatan struktural karena jabatan struktural itu privilege fasilitas semua banyak. Jadi reformasi birokrasi bukan hanya urusan pemangkasan tapi penataan ulang keseluruhan, artificial intelligence digunakan tapi tidak bisa menggantikan tanggung jawab,” ucapnya.

Apabila grand desaign Presiden masuk akal dan diterima oleh publik, Mardani mengaku akan mendukungnya.

“Boleh saja (dirubah), tapi dia tidak bisa menggantikan peran kepemimpinan harus tetap ada. Contoh kalau di kabupaten atau kota eselon III-IV dipangkas, sekda itu eselon II kalau di kota, kalau eselon III-IV dipangkas, ya sekda gimana ngurusin bawahannya? Maka kalau dipahami grand designnya nanti kelihatan yang bisa dipangkas yang mana, yang tidak yang mana. Karena memang pelayanan dan tanggung jawab publik yang nggak bisa. Contoh guru diganti, ya nggak bisa tapi kalau daftar di rumah sakit nggak perlu, cukup disediakan alat seperti ATM mau ke mana, kalau perlu bisa dari rumah,” ujar dia. 

Untuk diketahui, Presiden Jokowi berencana untuk memangkas birokrasi yang menghambat. Salah satunya dengan memangkas jabatan eselon III dan IV.

Jokowi telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo untuk menggantikan jabatan eselon III dan IV dengan robot pintar atau artificial intelligence (AI).

KEYWORD :

Mardani Ali Sera PKS Jokowi Reformasi Birokrasi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :