Anggota DPR, Irwan
Jakarta, Jurnas.com - Keinginan Presiden Jokowi agar Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur setara dengan Dubai merupakan hal yang lumrah atau biasa.
"Tidak perlu dianggap terlalu optimis atau ketinggian. Justru harus didukung agar IKN segera bisa diwujudkan lima tahun ke depan," kata Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Demokrat Irwan.
Untuk mewujudkan keinginan Presiden terhadap IKN baru itu, Irwan mengingatkan agar pemerintah segera mengeluarkan regulasi dan membentuk kelembagaan dalam rangka menyusun perencanaan teknis dan mekanisme pendanaan pembangunan di kawasan tersebut.
"Kita akan terus mendorong supaya pemerintah segera menyiapkan regulasi dan kelembagaannya. Termasuk, menyusun mekanisme pendanaan pembangunan kawasan IKN itu," papar anggota dewan dari Kalimantan Timur tersebut.
Lebih lanjut, ketika ditanyakan sudah sejauh mana progres pengerjaan terhadap lahan yang akan digunakan sebagai IKN baru? Irwan mengaku bahwa Komisi V berencana akan melakukan peninjauan terhadap lokasi IKN bahwa dalam waktu dekat ini.
"Pertengahan Desember Komisi V DPR RI rencana kunjungan kerja reses ke Kalimantan Timur salah satu agendanya melihat langsung lokasi IKN," ungkap Ketua Forum Peduli Karst Kutai Timur (FPKKT) ini.
Kemudian, Irwan juga optimis bahwa pemindahan Ibu Kota ke lokasi yang baru juga akan menarik minat warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri atau diaspora untuk kembali, sangat mungkin terjadi.
"Yang terpenting bagaimana nantinya IKN baru ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia. Menjadi kota yang mewakili peradaban manusia dan representasi kemajuan bangsa Indonesia. Dan yang lebih prioritas lagi adalah Ibukota Negara Baru nanti harus berbasis hutan dan lingkungan hidup dengan menganut sustainable city,” cetusnya.
"Jika itu terwujud maka dengan sendirinya diaspora akan pulang kampung sekaligus membawa budaya positif baru dalam kerja, pola pikir tanpa meninggalkan budaya dan sejarah kearifan lokal Kalimantan Timur dan Kalimantan pada umumnya," pungkasnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi VI DPR Irwan
