Pemerintah menetapkan target 52 kawasan transmigrasi untuk dikembangkan dalam kurun 2020 – 2024
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah menetapkan target 52 kawasan transmigrasi untuk dikembangkan dalam kurun 2020 – 2024. Wilayah yang dulu masih berupa Satuan Permukiman (SP) itu kini siap dikembangkan menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PKTrans) Kemendesa PDTT, M. Nurdin, pengembangan kawasan mengurangi kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di kawasan transmigrasi harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi di desa-desa sekitarnya.
"Desa-desa di sekitar transmigrasi itu pertumbuhan ekonominya harus sama dengan kawasan transmigrasi agar tidak ada kesenjangan," ujarnya.
Dukungan pengembangan kawasan tersebut diantaranya pemenuhan kebutuhan infrastruktur, pembangunan dan peningkatan SDM, pengembangan ekonomi kawasan, penyelesaian konflik lahan dan SHM transmigrasi, dan program kemitraan.
Pelayanan kebutuhan dasar berupa infrastruktur wajib dipenuhi. Menurut Nurdin, infrastruktur jalan dan jembatan merupakan hal yang paling penting dalam kawasan transmigrasi, untuk meningkatkan konektivitas kawasan.
"Jadi kita mengembangkannya (re: infrastruktur) pada kawasan itu. Kita tingkatkan, kita utuhkan,” ungkapnya.
Pengembangan kawasan transmigrasi ditekankan pada pembangunan ekonomi. Bantuan pemerintah melalui Kemendesa PDTT mencakup Rice Milling Plant (RMP) dengan kapasitas giling padi 1,2 Ton per jam, hingga dukungan untuk Industri Pupuk Organik Granular (IPOG).
Kemendes PDTT bekerja sama dengan beberapa kementerian membangun sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi. Menurutnya, terbukanya komunikasi, informasi, dan transportasi bisa menjadikan kawasan transmigrasi sebagai daerah mandiri.
"Selama 10 sampai 15 tahun yang lalu, kawasan itu belum sesuai harapan kita untuk bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkembang dan mandiri. Itulah yang kita revitalisasi," katanya.
Dalam hal SHM transmigrasi, pada tahun 2020 – 2024 ditargetkan 60 ribu bidang diselesaikan. Sementara itu, program kemitraan yang telah dan akan dijalin menghasilkan nilai investasi maupun potensinya dari MoU dan kerjasama Badan Usaha mencapai 20,6 Triliun.
KEYWORD :Kinerja Menteri Desa
