Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Y.O.I Tahapari
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI Y.O.I Tahapari mengatakan, Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pemberitaan dan pelayanan informasi serta memiliki peran penting dalam mengimbangi pemberitaan negatif DPR RI.
“Oleh karena itu Biro Pemberitaan Parlemen harus mampu melakukan rekomendasi dan analisis terhadap pemberitaan-pemberitaan terkait DPR RI yang ada di media massa,” katanya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). Kegiatan FGD ini bertemakan “Penyususnan Rekomendasi dan Analisis Media terhadap DPR RI di Media Massa”.
Hani, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa membangun dan memperbaiki citra parlemen di masyarakat menjadi prioritas bagi Biro Pemberitaan Parlemen, karena senantiasa melaksanakan fungsi untuk memberikan dukungan maupun pelayanan secara administrasi dan teknis. Adapun pelayanan teknis yang dimaksud diantaranya mampu mengimbangi pemberitaan melalui berbagai media yang dimiliki.
“Dalam hal ini media cetak, media sosial, analisis, TV Parlemen juga Radio menjadi sarana untuk menyapaikan serta mengimbangi pemberitaan negatif dan positif terkait DPR RI. Oleh karena itu, kami mengundang narasumber untuk dapat menyampaikan hal-hal penting agar kami (khususnya staf Sub Bagian Analisis Media) mampu melakukan analisis media agar dapat tepat dalam memberikan rekomendasi isu kepada pimpinan DPR RI,” paparnya.
Sementara itu, peneliti senior The SMERU Research Institute Yudi Fajar mengungkapkan, yang diperlukan saat ini oleh DPR RI adalah membuat indikator tentang kinerja parlemen.
“Itu penting karena tidak boleh kreatif terhadap berita-berita yang sifatnya harian. Kalau DPR berani membuat sebuah indikator yang dapat mengukur tahapan dalam indikator tersebut, maka Biro Pemberitaan Parlemen dapat memberikan gambaran tentang kinerja parlemen yang bisa diterima oleh public,” ungkapnya.
Di samping itu, menurutnya, Biro Pemberitaan Parlemen lebih berperan sebagai ‘penjaga garis depan’ dalam menghadapi serangan berita-berita negatif tentang DPR RI. Namun demikian, yang lebih dibutuhkan adalah dari sisi substantif, bagiamana keinginan pimpinan dewan atau lembaga bisa menjawab isu-isu yang lebih substantif. Seperti halnya, bagaimana dewan bisa menghadapi isu kesehatan dan pendidikan dan dapat memberikan sebuah argumen yang dapat diciptakan.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Warta DPR Biro Pemberitaan Parlemen
