Senin, 30/03/2020 05:16 WIB

Israel Setujui 2.342 Unit Pemukiman Ilegal Baru di Tepi Barat

Pembangunan tersebut mengalami peningkatan hampir 50 persen dibandingkan dengan 2018, yaitu sekitar 5.618 unit rumah disetujui.

Pekerjaan konstruksi yang sedang berlangsung di Ramat Shlomo, sebuah pemukiman Israel di sektor Palestina yang sebagian besar warga Palestina di Yerusalem al-Quds, pada 21 Februari 2019. (Foto: AFP)

Yerusalem, Jurnas.com - Organisasi nonpemerintah yang memantau kegiatan pembangunan permukiman Israel, Peace Now, mengatakan rezim, Israel menyetujui pembangunan 2.342 unit pemukim baru di Tepi Barat yang diduduki.

LSM itu mengatakan, keputusan diambil pada 10 Oktober dan bahwa 59 persen unit pemukim baru akan didirikan di pemukiman yang Israel seharusnya dievakuasi berdasarkan kesepakatan dengan Palestina.

Menurut Peace Now, rencana untuk pembangunan 8.337 unit pemukim di permukiman ilegal Israel disetujui pada awal tahun. Pembangunan tersebut mengalami peningkatan hampir 50 persen dibandingkan dengan 2018, yaitu sekitar 5.618 unit rumah disetujui.

"Ini berarti jumlah rata-rata unit rumah yang disetujui dalam tiga tahun sejak Presiden Ameirika Serikat (AS), Donald Trump terpilih, menjadi 6.899 unit rumah, hampir dua kali rata-rata dalam tiga tahun sebelumnya," kata LSM tersebut pada Kamis (31/10).

Peace Now lebih lanjut menyatakan, pembangunan pemukiman sudah meningkat di bawah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang saat ini berjuang untuk kelangsungan politiknya setelah gagal membentuk administrasi koalisi setelah pemilihan pada September.

"Netanyahu terus menyabotase kemungkinan perjanjian politik dengan Palestina dengan mempromosikan lebih banyak pembangunan permukiman di Tepi Barat, termasuk di tempat-tempat di mana Israel mungkin harus mengungsi sebagai bagian dari perjanjian di masa depan," kata Peace Now.

Menurut pernyataan LSM itu, 182 permukiman baru dari 2.334 unit yang direncanakan akan dibangun di permukiman Mevoot Yericho, yang merupakan bekas pos Israel yang dilegalkan pemerintahan Netanyahu sebelum pemilihan pada September.

"Pemerintah selanjutnya harus membekukan pengembangan permukiman dan berusaha untuk segera memulai kembali perundingan dengan Palestina tanpa prasyarat dan untuk mengakhiri konflik berdarah," tambah Peace Now.

TAGS : Pemukiman Ilegal Israel Tepi Barat Timur Tengah




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :