Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan 2019 dengan tema
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang pertama adalah menghapus kemiskinan.
"Karena kemiskinan adalah the core problem dari seluruh problem yang menjadi goals SDGs," kata Eko saat menjadi pembicara pada acara SDGs Annual Conference 2019 di Fairmont Hotel Jakarta (9/10).
Eko berpandangan bahwa untuk bicara mengenai kemiskinan adalah bicara aktivitas ekonomi yang mampu membuat orang-orang terutama di desa keluar dari kemiskinan.
"Seperti yang kita kerjakan sekarang, kemiskinan itu terjadi karena tidak ada aktivitas ekonomi di daerah-daerah miskin tersebut karena berbagai faktor terutama infrastruktur, makanya pemerintah secara masif membangun infrastuktur bukan hanya yang besar-besar tapi yang kecil-kecil di desa. Begitu infrastrukturnya ada, kita melakukan pendampingan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti swasta, BUMN, perbankan, supaya ada pendampingan," jelasnya.
Kalau ada economic aktivity, lanjutnya, otomatis kemiskinan akan berkurang, problem-problem di SDGs seperti edukasi, stunting, otomatis akan terselesaikan. "Kuncinya ada di pendampingan dan ajak semua stakeholder," ungkapnya.
Mendes Eko memberikan paparan tentang inovasi pembiayaan SDGs untuk pembangunan desa. Menurutnya perlu bisnis model untuk aktivitas ekonomi dengan menerapkan bisnis model pembangunan desa melalui program unggulan Kemendes PDTT yaitu pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Output dari pembiayaan, kalau yang kita lakukan adalah mempertemukan private sektor dengan pimpinan daerah, karena usulan yang paling tahu itu pimpinan daerah. Dari situ terjadi kesepakatan, kita tinggal bantu, pemerintah dari kementerian terkait, termasuk dari bank. Dan buat bank dengan uang yang sama itu dipakai untuk modal kerja BUMDes, memberikan KUR kepada petani dan kepada dunia usaha," terangnya.
Bisnis model seperti itu menurutnya mudah di ditiru oleh masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana mengurangi kemiskinan karena kita banyak memberikan subsidi-subsidi yang pada akhirnya membuat masyarakat menjadi tergantung.
Ia menegaskan kembali bahwa menghapus kemiskinan terutama di desa-desa dan daerah tertinggal kuncinya menciptakan aktivitas ekonomi. Disamping pengembangan infrastruktur (konektivitas jalan, listrik, internet), juga yang tak kalah penting adalah kerjasama dengan bank, kerjasama dengan BUMDes, pihak swasta dan lain-lain.
Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan tujuan SDGs sangat ambisius. Upaya pembiayaan tidak bisa bergantung pada APBN. SDGs multiplatform, melibatkan banyak pihak untuk kerja bersama dan membiayai bersama.
"Yang jadi PR adalah menggalang non pemerintah, Kita harus benar-benar menyiapkan ekosistem yang memudahkan pihak swasta, filantropis, ataupun pihak lainnya untuk mau membiayai termasuk mendorong social entrepreneurship," ungkapnya.
Menurutnya, cara khusus untuk mendorong swasta adalah yang paling penting pertama swasta butuh return, harus sesuai ekspektasi mereka, kedua, swasta ingin tahu apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan goals SDGs, jadi butuh dukungan pada mereka.
Konferensi tahunan tujuan pembangunan berkelanjutan 2019 dengan tema "Keberlanjutan Lautan untuk meningkatkan Kesejahteraan dan Mengurangi Kesenjangan" dengan topik "Kebutuhan dan Peluang Investor Sosial untuk dapat berpartisipasi di dalam pembiayaan ekonomi desa (Financing for Village Economy) ini diikuti Peserta dari organisasi kemasyarakatan, filantropi, dan pelaku usaha, akademisi dari tingkat nasional dan daerah serta mengundang berbagai pembicara dari tingkat Internasional.
Selanjutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan MoU Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Proyek Percontohan Pembangunan Desa dengan Skema Pembiayaan Social Impact Bonds/Impact Investment.
KEYWORD :Kinerja Menteri Desa
