Rabu, 17/04/2024 03:22 WIB

Dampak Karhutla Meluas, PKB Minta Aparat Selidiki dan Tangkap Pelaku Pembakaran Hutan

Kita juga minta agar pemerintah mengumumkan siapa pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi

Kebakaran hutan Amazon (foto: UPI)

Jakarta, Jurnas.com - DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajak masyarakat untuk berhenti saling tuduh dan saling menyalahkan atas bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan Tengah dan Riau.

Ketua Bidang Penanggulangan Bencana DPP PKB Marwan Dasopang mengatakan, pemerintah dan semua elemen masyarakat harus gerak cepat bahu-membahu untuk mengatasi Karhutla yang semakin memprihatinkan.

"Daripada saling menyalahkan, kami mengajak semua pihak ayo kita bersama-sama memberikan pertolongan kepada masyarakat terdampak, khususnya yang terserang penyakit infeksi dan lainnya," jelas Marwan di Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Marwan mengatakan, kebakaran hutan dan lahan merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Karena itu semua pihak mestinya bersama-sama menanggulangi dengan kemampuan dan peran yang bisa dilakukan.

Agar tidak saling tuduh dan berdebat, Marwan selaku Ketua DPP PKB bidang Penanggulangan Bencana meminta pemerintah segera memetakan persoalan, dan menerjunkan aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya Karhutla.

"Kita juga minta agar pemerintah mengumumkan siapa pelaku pembakaran, baik perorangan maupun korporasi," tegas Marwan.

Lebih jauh Marwan berharap pemerintah segera melakukan penataan penanganan Karhutla dalam satu komando terpusat, sehingga bisa melakukan langkah-langkah pencegahan.

Sementara itu, Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Teknologi DPP PKB Ahmad Iman mengatakan, DPP PKB sudah siap turun ke lokasi untuk turut serta menangani dampak sosial di daerah bencana.

"Kami akan ikut membagikan masker standar maupun pitamin bekerjasama dengan DPW dan masyarakat lainnya," jelas Ahmad Iman.

Yang perlu diwaspadai, lanjut Iman, Karhutla tidak hanya Kalimantan dan Riau, daerah lain seperti Jambi dan Sumsel juga berpotensi Karhutla.

"Karena itu harus segera dilakukan antisipasi agar bisa dicegah tidak menjadi bencana," tegasnya.

Melihat luasnya lahan yang terbakar dan banyaknya korban yang ditimbulkan akibat bencana ini, Ahmad Iman menyampaikan sikap DPP PKB sebagai berikut:

1. Mendorong dilakukannya langkah-langkah pemadaman karhutla secara efektif dan sistematis dengan melibatkan multy stakeholder

2. Menyayangkan tidak sinerginya penanganan kebaikan hutan dan lahan oleh pemerintah yang menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian pada banyak aspek: ekonomi, sosial kesehatan dan juga pendidikan.

3. Menyerukan kepada pemerintah daerah untuk memberikan layanan terbaik untuk para korban kebakaran hutan dan lahan, serta mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kebaikan hutan dan lahan ini.

4. Menyerukan kepada pihak pihak terkait, korporasi, yang memiliki lahan di lokasi bencana karhutla harus bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana kebakaran ini dengan upaya pemadaman dan juga pencegahan hal ini berlangsung kembali.

5. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan optimalisasi program-program mencegah kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan semua unsur masyarakat serta menerapkannya secara konsisten.

6. Dalam rangka efektifitas dan mencegah peristiwa karhutla, DPP PKB merekomendasikan didirikannya lembaga penanganan bencana menjadi lembaga setingkat kementrian.

7. Mengajak masyarakat untuk bahu membahu saling tolong menolong pada masyarakat korban Karhutla.

KEYWORD :

Kebakaran hutan dan lahan DPP PKB Marwan Dasopang




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :