Bali Utara (titik merah)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum DPP Barisan Penegak Trisakti Bela Bangsa (Banteng Indonesia), I Ketut Guna Artha mengatakan, rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang telah bergulir sejak tahun 2010 jangan sampai menjadi jualan politik yang sarat tarik menarik kepentingan.
Sebagai putra asli daerah Buleleng, Guna Artha mengaku sangat mendukung rencana itu sepanjang memberi dampak ekonomi kepada kesejahteraan masyarakat.
"Tentu hal ini sejalan dengan program Nawa Cita yang Indonesia sentris," jelas Guna Artha, Minggu (8/9/2019).
Ketut Guna Artha mengingatkan, saat ini Bali telah bertumbuh dari kontribusi sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi domistik selain pertanian. Dan Yang membedakan dengan destinasi daerah lainnya adalah faktor budaya.
"Namun kebudayaan dan kearifan lokal tanpa kesejahteraan adalah mustahil. Pertumbuhan ekonomi tanpa distribusi kesejahteraan akan menjadi beban sosial," jelasnya.
Dalam konteks pembangunan Bali, papar Guna Artha, ketimpangan Bali Selatan dengan Bali Utara, Timur, dan Barat perlu solusi komprehensif pengelolaan Bali sebagai satu kesatuan yakni one island, one policy.
Walaupun sekarang era otonomi daerah, lanjut Guna Artha, namun mengelola Bali sebagai daerah yang terbuka, milik dunia dibutuhkan kearifan.
"Saya berharap Gubernur Bali, Wayan Koster mampu menjadi konduktor, mengkoordinir Bupati/Walikota se Bali sebagaimana visinya. Sehingga tidak lagi ada ego kekuasaan dalam mengelola Bali," paparnya.
Secara histori diawal kemerdekaan, Guna Artha menjelaskan, Singaraja (ibukota Kabupaten Buleleng) pernah menjadi ibukota provinsi Sunda Kecil yang meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Barat Daya hingga Kepulauan Tanimbar (Maluku).
"Singaraja menjadi awal pusat pendidikan sebagai provinsi ke delapan saat Indonesia baru merdeka," katanya.
Dengan demikian, Guna Artha menilai tidaklah berlebihan jika Singaraja (Buleleng) saat ini memang butuh perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat baik dari sisi kebijakan maupun belanja proyek dari dana APBN.
"Saya berterimakasih proyek jalan pintas Mengwitani - Singaraja yang dibiayai APBN ditargetkan selesai akhir 2019," ungkapnya.
Ia berharap, pada 2020 Presiden Jokowi memberikan tambahan proyek untuk membangun jalan baru (4 lajur) yang menghubungkan Pura Ponjok Batu (Kecamatan Tejakula) - Terminal Sukasada - Seririt seperti jalan by pass Prof Ida Bagus Mantra yang membentang dari Denpasar hingga Klungkung.
Dengan dukungan jalan baru tersebut dan terkoneksi dengan jalan pintas Mengwitani - Singaraja, kata Guna Artha, pembangunan Bandara Bali Utara dapat segera direalisasikan melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) tanpa mengganggu APBN.
Info yang beredar sudah siap konsorsium dari PT PP dan PT Angkasa Pura yang akan membangun bandaranya. Untuk itu skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) ini saya harapkan melibatkan penyertaan modal dari Perusahaan Daerah (Perusda) Bali, Buleleng dan BUMDes Kubutambahan sebagai pemilik lahan desa adat (tanah adat).
"Disamping itu saya berharap masyarakat Buleleng menyiapkan SDM agar menjadi subyek pembangunan," tuntas I Ketut Guna Artha.
Bandara Bali Utara Ekonomi Rakyat
