Rabu, 11/12/2019 06:36 WIB

Menteri PUPR: Konstruksi Ibu Kota Baru 3-4 Tahun

Basuki Hadimuljono memperkirakan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara yang baru, akan memakan waktu tiga hingga empat tahun.

Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono didampingi Gubernur Koster meninjau Proyek Rehabilitasi, Peningkatan dan Penataan Kawasan Wisata Waduk Muara Nusa Dua di Denpasar

Jakarta, Jurnas.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memperkirakan pembangunan infrastruktur di ibu kota negara yang baru, akan memakan waktu tiga hingga empat tahun.

Hal ini disampaikan Menteri Basuki usai pengumuman lokasi ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara pada Senin (26/8) siang.

“Konstruksinya untuk jalan, waduk, air, sanitasi, dan gedung memakan waktu tiga sampai empat tahun. Jadi target 2023-2024 ada pergerakan (perpindahan) ke sana, Insya Allah,” kata Menteri PUPR.

Menurut keterangan Basuki, pihaknya menargetkan tahap desain dan pembangunan akan dilakukan mulai pertengahan 2020. Dengan proses design and build (desain dan bangun) dilakukan bersamaan, Basuki yakin pembangunan akan berjalan lebih cepat.

“Seperti renovasi GBK dulu juga design and build. Untuk bangunan gedung, ini butuh desain yang ke depannya harus lebih hati-hati. Tetap kita programkan mulai pertengahan tahun depan bisa design and build,” papar dia.

Sementara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah sudah menetapkan sejumlah tahapan, untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim.

Di antaranya pada 2020 pihaknya akan mulai melakukan perencanaan, mulai dari dari master plan, building plan, hingga merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Dia menargetkan paling lambat pembangunan infrastruktur sudah bisa dimulai pada akhir 2020, dan proses pemindahan pusat pemerintah dilakukan pada 2024.

“Yang dipindahkan ini pusat pemerintahan. Sedangkan DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional,” papar Bambang.

Bambang menambahkan, ibu kota negara baru akan menempati lahan sebesar 180.000 hektar, di mana setengahnya dia janjikan akan diperuntukkan sebagai ruang hijau dan hutan lindung. Sedangkan untuk tahap awal, akan dibangun sebesar 40.000 hektar.

“Ada hutan konservasi namanya Bukit Soeharto, itu justru akan direhabilitasi. Sedangkan hutan lindung di Kaltim tidak akan diganggu,” tandas dia.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi menyebut ibu kota negara yang baru akan menghuni dua kabupaten di Kaltim, yakni sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Kita intensifkan kajian dalam tiga tahun terakhir. Dan lokasi yang paling ideal adalah sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur,” ungkap Jokowi kepada awak media.

Pemilihan Kaltim, lanjut Jokowi, atas beberapa pertimbangan, antara lain minimnya potensi bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, maupun tanah longsor.

Kemudian, lokasi di dua kabupaten ini dinilai strategis karena berada di tengah-tengah Indonesia, selain pula dekat dengan wilayah perkotaan dengan infrastruktur relatif mapan.

“Kelima, ada lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektar,” jelas Jokowi.

TAGS : Menteri PUPR Ibu Kota Baru Basuki Hadimuljono Kalimantan Timur




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :