Kementerian Pertanian (Kementan) masih konsisten menerapkan kebijakan wajib tanam bagi importir bawang putih.
Jakarta, Jurnas.com – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Justan Riduan Siahaan membantah, keputusan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mencopot pejabat eselon II, III, dan IV di Ditjen Hortikultura, yang terkait kebijakan impor bawang putih melanggar arahan Presiden Joko Widodo.
Seperti diketahui, Joko Widodo alias Jokowi mengeluarkan instruki yang meminta menterinya tidak mengeluarkan kebijakan, dan merombak jabatan strategis hingga Oktober 2019.
"Di kementerian strategis itu setara dirjen. Kami sangat alert dengan arahan Jokowi dimaksud saat mengambil keputusan itu, dengan kemungkinan reaksi dari yang bersangkutan. Alert, kami alert bahwa negara kita negara hukum," tegas Justan di Jakarta, Jumat (16/8).
Justan menilai tudingan tersebut keliru, sebab pencopotan tersebut merupakan bentuk tindakan tegas sebagai komitmen tidak memberikan toleransi terhadap korupsi.
Ia mengemukakan, adanaya peluang atau celah dalam pengawasan, sehingga Kementan perlu mengambil sikap lebih awal dengan pencopotan sementara dari jabatan saat ini.
Memberhentikan pejabat yang terkait dengan kasus tersebut merupakan langkah strategis mengikuti PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan ini mengamanatkan pimpinan kementerian atau lembaga untuk memitigasi risiko.
Risiko korupsi sangat strategis di Kementerian Pertanian, dan keputusan mencopot sementara adalah tindakan strategis. Pak Amran memiliki sikap yang jelas akan kasus suap bawang putih ini, memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," tegas Justan.
Justan menjelaskan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
"Jadi dalam kasus suap bawang putih ini, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meskipun sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat Kementan, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, konkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi," jelasnya.
Ia menambahkan, yang dimaksud tidak boleh mengganti jabatan strategis tersebut, bila kondisinya dalam keadaan normal, sementara yang dilakukan Amran adalah upaya mitigasi risiko terhadap kasus yang sedang terjadi.
Langkah Amran mencopot sejumlah pejabat di Ditjen Hortikultura juga harus dicatat sebagai upaya untuk memitigasi Risiko Reputasi Kementan yang sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia, dan juga mendapat penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK.
Kementan sejak awal telah kerjasama dengan KPK, dan secara khusus tiga personil KPK ditempatkan di Kementan untuk pencegahan korupsi.
"Hasilnya, hingga saat ini Kementan melalui Ditjen Hortikultura telah memblacklist 72 importir bawang nakal. Pegawai di Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi, dan ini nyata dilakukan oleh mereka,`cetusnya.
Langkah Amran ini menurut Justan merupakan bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi. Mentan sangat fokus dan konsisten menerapkan revolusi mental dan birokrasi, terbukti dari karena ‘bermain-main, sebanyak 1.432 pegawai Kementan telah didemosi dan mutasi.
KEYWORD :Kinerja Menteri Pertanian Mafia Bawang Bawang Putih Andi Amran Sulaiman
