Selasa, 17/09/2019 03:14 WIB

Megawati Pastikan Tak Pakai Ketua Harian dan Wakil Ketua Umum

Megawati tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif membentuk kepengurusan DPP PDIP

Kongres V PDIP

Denpasar, Jurnas.com - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan tidak ada jabatan ketua harian maupun wakil ketua umum di partainya.

Hal itu disampaikan Megawati menjawab pertanyaan wartawan usai dikukuhkan sebagai ketua umum periode 2019-2024.

Megawati mengaku mendengar berbagai wacana mengenai jabatan baru di partainya seperti ketua harian dan wakil ketua umum. Usulan itu, kata Mega, mungkin karena kaget soal percepatan kongres yang harusnya 2020 menjadi 2019.

"(Muncul pertanyaan, red) Apakah ibu takkan jadi ibu ketua umum lagi, apakah ibu akan menyerahkan kepada ketua harian. Apakah ibu akan bikin posisi wakil ketua umum. Sekarang sudah kelihatan, semua itu tidak ada," kata Megawati dengan tegas.

"Saya tetap ketua umum yang diberi hak prerogatif dan membentuk DPP partai," tambahnya ketika bicara di ruang VVIP Inna Grand Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019) malam.

Kesempatan itu sekaligus dijadikan Megawati untuk bicara juga soal isu kabinet diisi oleh kalangan muda milenial. Yang pertama kali ditekankan Megawati, bahwa dirinya bukan tidak mendukung jika ada anak muda yang masuk ke kabinet. Dirinya pun bukan merendahkan kualitas anak-anak muda.

Hanya saja mendikotomikan tua dan muda untuk menjadi syarat seseorang masuk kabinet, bagi Megawati, bersifat rawan dan rapuh. Berdasarkan pengalamannya, seorang anak muda yang dikenal pintar belum tentu bisa berhasil di tingkat pemerintahan negara. Baginya, faktor penting yang bisa menjembatani adalah pengalaman di bidang politik.

"Dari pengalaman saya, minimal kalau masuk politik, harus ada minimal anggota DPR dulu. Bukan mau men-judge seseorang itu qualified atau tidak ya. Bukan saya tidak promilenial. Tapi ini masalah bangsa dan negara. Jadi harus yang kompeten, punya pengalaman bidang politik," kata Megawati.

Dia menyontohkan, bila seorang anak muda dinilai berhasil menjalankan perusahaan, belum tentu berhasil di pemerintahan. Sebab sebuah perusahaan adalah milik pribadi, dimana pekerja bisa dipecat dan direkrut setiap waktu.

Kondisi itu berbeda bila di pemerintahan. Dimana dia harus bisa mengendalikan pegawai negeri sipil (PNS).

"PNS ini, dia stay. Dia membentuk karir dari bawah," ujar Megawati.

Maka itu, Megawati minta sebaiknya dikotomi tua dan muda tak diberlakukan dalam konteks kabinet pemerintahan ke depan.

Soal kemampuan di politik, Megawati menjelaskan bahwa seseorang itu minimal harus bekerja mendapatkan rekomendasi partai. Setelah itu, harus bekerja keras lagi ketika turun di masyarakat. Dan ketika terpilih dan bekerja di parlemen, dia akan tahu bagaimana sulitnya membuat undang-undang karena harus melobil sekial parpol.

"Jadi dia harus berkomunikasi dengan banyak pihak. Artinya dia berpengalaman," ujar Megawati.

"Saya harap media bisa memberi penjelasan kepada rakyat untuk bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar mampu dan memiliki pengalaman untuk menjadi pemimpinnya," tambah Megawati.

TAGS : Kongres V PDIP Ketua Harian Megawati Soekarnoputri




TERPOPULER :