Dewan militer Sudan dan perwakilan dari koalisi oposisi pada hari Minggu menandatangani sebuah dokumen yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi.
Jakarta, Jurnas.com - Dewan militer Sudan dan perwakilan dari koalisi oposisi menandatangani sebuah dokumen yang membuka jalan bagi pemerintahan transisi, Minggu (04/08) waktu setempat.
Deklarasi konstitusional itu dicapai hampir empat bulan setelah militer menyingkirkan mantan presiden otoriter Omar Al Bashir dari kekuasaan dan delapan bulan sejak protes jalanan mulai menentang 29 tahun kekuasaannya.
Dilansir The National, dokumen itu dimaksudkan sebagai awal dari pemerintahan demokratis yang stabil di Sudan, mengakhiri siklus kediktatoran militer dan pemerintahan sipil yang disfungsional yang telah mendefinisikan negara dalam 63 tahun sejak kemerdekaan.
Masih ada tantangan yang menakutkan termasuk mengakhiri konflik bersenjata di barat dan selatan Sudan, ekonomi yang terpukul, menyatukan berbagai kelompok etnis dan agama dan membongkar "negara yang dalam" yang korup yang dijalankan oleh elit politik.
Masa depan Sudan masih belum pasti. Ada beberapa laporan tentang setidaknya dua upaya kudeta militer dalam beberapa bulan terakhir, yang mana para jenderal yang berkuasa menyalahkan para perwira senior yang loyal kepada rezim Al Bashir.
Namun penandatanganan pakta pembagian kekuasaan merupakan tanda yang menggembirakan karena Sudan mulai mengabaikan warisan pemerintahan dan taktik korup Al Bashir yang mengadu domba Sudan satu sama lain.
"Kami memasuki negosiasi sebagai mitra dan muncul sebagai satu tim," kata Jenderal Mohamed Dagalo, wakil ketua Dewan Militer Transisi yang berkuasa, yang menandatangani dokumen itu.
"Wasiat nasional telah menang. Ini adalah kemenangan," tambahnya.
Penandatanganan resmi di depan pejabat asing akan berlangsung pada 17 Agustus, tanggal di mana Al Bashir akan diadili karena tuduhan korupsi.
Mohammed Abdel Aziz, seorang anggota terkemuka dari koalisi partai-partai politik dan serikat pekerja yang mewakili para pengunjuk rasa dalam negosiasi dengan militer, mengatakan menandatangani dokumen itu adalah langkah kunci untuk mewujudkan tujuan-tujuan revolusi.
Rincian dokumen menunjukkan tingkat fleksibilitas yang signifikan dari para jenderal yang berkuasa dan dapat mengantar era harmoni antara gerakan pro-demokrasi Sudan dan militer.
Enam warga sipil akan bertugas di dewan berdaulat 11 kursi yang akan bertindak sebagai presiden kolektif. Lima sisanya akan datang dari militer.
Seorang anggota militer akan memimpin dewan untuk 21 bulan ke depan dan seorang warga sipil akan memimpinnya selama 18 bulan sesudahnya.
Anggota dewan dan komposisinya akan diumumkan pada 18 Agustus.
KEYWORD :Faksi Sudan Pembagian Kekuasaan
