Rabu, 16/10/2019 18:38 WIB

Presidium Nasional Jangkar Jokowi Buat Catatan Kritis Kemenangan Jokowi-Maruf Amin

Kenaikan yang hanya sekitar 2 persen, jelas Ketut Guna, tentu bukanlah potret yang memuaskan bagi seorang petahana.

Ketut Guna Artha

Jakarta, Jurnas.com - Kumpulan organ relawan Paslon 01 Jokowi-KH Maruf Amin yang terhimpun dalam Presidium Nasional Jangkar Jokowi menyampaikan catatan kritis terkait proses kemenangan paslon 01 Jokowi-KH Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Ketua Presidium Nasional Jangkar Jokowi I Ketut Guna Artha mengatakan, KPU telah menetapkan hasil perolehan suara pasangan Jokowi-Maruf 55,50 persen atau 85.607.362, sementara perolehan suara Prabowo-Sandi sebanyak 68.650.239 atau 44,50 persen. Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 atau 11 persen.

"Dari persentase secara nasional, kemenangan Jokowi naik dari 53,15 persen menjadi 55,50 persen. Idealnya seharusnya kemenangan diangka 57 - 60 persen," ujar Ketut Guna di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Kenaikan yang hanya sekitar 2 persen, jelas Ketut Guna, tentu bukanlah potret yang memuaskan bagi seorang petahana. Sebab selama menjadi pemimpin, Jokowi telah berbuat banyak, menggenjot pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, regulasi dan deregulasi di sektor keuangan, pajak, investasi serta kemampuan pemerintah menjaga tingkat pertumbuhan ditengah krisis ekonomi global.

"Jika dianalisa secara mendalam artinya ada yang salah dalam 5 tahun terakhir ini," jelasnya.

Kesalahan yang dimaksud itu, jelas Ketut Guna, dapat identifikasi sebagai berikut:

1) Pembiaran hoax serta gagap memberlakukan UU ITE sehingga dampaknya terlanjur meluas meracuni pikiran berbagai segmen dan kelas masyarakat.

2) Pemerintah sangat mentoleransi/membiarkan gerakan-gerakan atas nama keagamaan/politik identitas sejak gerakan "wiro sableng" dan kode-kode togelnya sehingga makin lama menjadi alat supremasi diatas hukum. Seolah-olah hukum adalah kelompoknya lalu mengintimidasi orang-orang yang tak sejalan dan menyebar fitnah.

3) Banyak aparatur negara (sipil, TNI, Polri, hakim, jaksa, dosen negeri) yang telah terpapar paham radikalisme sehingga merekalah sebagai agen perusak dari dalam pemerintah, menikmati fasilitas negara dan program pemerintah namun "menyerang" pemerintah.

Dijelaskan Ketut, masih beruntunglah di tengah fitnah dan hoaks yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Jokowi masih terselamatkan menjadi pilihan rakyat.

Saking dasyatnya pengaruh hoaks, lanjut Ketut Guna, bahkan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikatpun bagi sebagian kecil pendukung Prabowo-Sandi tak bergeming. Bahkan menawarkan proposal pembebasan para pelaku kriminal sebagai syarat rekonsiliasi! Padahal Indonesia negara berdasarkan hukum!

Ia juga mengatakan, Jokowi menyampaikan kepada publik bahwa jika diberi amanah untuk memimpin di periode kedua, Jokowi merasa tidak ada beban, tidak mungkin akan menjadi capres lagi karena dibatasi undang-undang.

"Pernyataan Jokowi ini menurut kami adalah modal penting bahwa Jokowi sudah punya pondasi atau landasan dalam periode pertama (kerja nyata) untuk melanjutkan Nawacita (sembilan program prioritas) untuk tidak terjebak dengan bergaining pihak manapun yang dapat menghambat kemajuan bangsa. Sekali lagi keberanian Jokowi dalam mengambil sebuah keputusan penting akan diuji sebagai seorang pemimpin yang berani mengambil resiko," tegasnya.

Modal kedua, lanjut Ketut Guna, adalah momen bertemunya Jokowi dan Prabowo pada tanggal 13 Juli 2019 pasca pilpres 2019 secara natural dan terkesan tanpa direncanakan di gerbong MRT, sekaligus meligitimasi bahwa secara ksatria Prabowo telah memberikan ucapan selamat kepada Jokowi yang telah diberi amanah memimpin kembali Indonesia di periode kedua.

Adapun modal ketiga, jelas Ketut Guna, adalah momen Jokowi dihadapan partai koalisi, relawan dan seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Juli 2019 menyampaikan pidatonya tentang visi Indonesia 5 tahun kedepan untuk mempertegas komitmen Jokowi:

1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur, 2) Prioritas membangun sumber daya manusia, 3) Mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan kerja, 4) Melanjutkan reformasi birokrasi, 5) Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

"President Joko Widodo is one of the world`s most popular elected leaders"

TAGS : Presidium Nasional Jangkar Jokowi Catatan Kritis Kemenangan Jokowi-Maruf Amin




TERPOPULER :