Minggu, 22/09/2019 19:06 WIB

Kewajiban DPR Harus Tersosialisasi ke Masyarakat

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, seringnya humas antar kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, nantinya akan tercipta pendekatan yang saling memahami, terutama tentang tugas-tugas Anggota Dewan.

Wakil Ketua DPR, Utut Adianto saat membuka Seminar Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2019 dengan tema “Parlemen Baru, DPR Baru”.

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menilai, seringnya humas antar kementerian dan lembaga saling berkoordinasi, nantinya akan tercipta pendekatan yang saling memahami, terutama tentang tugas-tugas Anggota Dewan.

Dengan pemahaman yang baik inilah, sisi baik Anggota Dewan dapat dikemukakan, sehingga berdampak pada citra positif Anggota Dewan yang baru terpilih. Meski pemberitaan baik menjadi hal yang disoroti, namun yang paling penting adalah kewajiban Anggota Dewan terhadap masyarakat tersosialisasi dengan baik.

Hal itu diungkapkan Utut saat membuka Seminar Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) 2019 dengan tema “Parlemen Baru, DPR Baru” di Slipi, Jakarta, Selasa (23/7/2019).

Seminar hasil kerja sama Bagian Humas, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dengan Bakohumas ini digelar guna menyambut Anggota DPR RI masa periode 2019-2024, serta mengundang 140 humas yang berasal dari 38 kementerian dan lembaga.

“Kalau kita mengharapkan DPR diberitakan baik, itu tidak perlu kita persoalkan. Kan yang memberitakan orang lain. Tapi kalau masyarakat tahu sisi baiknya, tinggal bagaimana mengambil angle (berita) saja. Dengan tahu DPR sebaik-baiknya publik akan tahu banyak sisi positif. Memahami dengan sebaik-baiknya itu sudah satu langkah untuk pemberitaan yang baik. Pemberitaan baik atau jelek, bagi saya, itu tidak terlalu penting. Tapi seperti apa kewajiban Anggota (DPR) itu kita perlu dengungkan,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) itu.

Lebih lanjut, Utut menganalogikan situasi yang sedang dialami oleh DPR RI sebagai situasi turbulensi. Di satu sisi, Anggota DPR RI yang baru terpilih punya banyak keinginan positif untuk membantu rakyat semuanya.

Namun pada perjalanannya malah terkadang tidak bisa membantu rakyat sama sekali. Sebagai pejabat publik, Anggota DPR RI juga kerap mengalami pressure dalam membuat banyak kebijakan.

“Harapan saya, kan nanti mereka masuk Lemhanas, kalau perlu nanti ada pendidikan caleg untuk drilled mereka sampai titik yang memadai. Saya sangat optimis, namun yang sulit di DPR itu teamwork,” pungkasnya.

Seminar ini turut diisi berbagai narasumber, diantaranya Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar serta pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto.

Turut hadir, Staf Ahli Menteri (SAM) Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, sekaligus perwakilan Bakohumas Henri Subiakto. Ia menyampaikan perlunya citizen public relations sebagai bentuk baru Humas dalam konteks komunikasi era digital.

Mengapresiasi berlangsungnya forum ini, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa ke depannya ada banyak harapan yang muncul dari Anggota DPR RI yang tepilih kembali, diantaranya terkait produktivitas kerja dan keberpihakan yang jelas terhadap rakyat. Keduanya diharapkan dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan baik berupa legislasi maupun anggarannya.

“Yang tidak kalah penting, terkemukakannya keinginan bahwa DPR ke depannya harus lebih berani dan punya nyali memperjuangkan yang benar itu benar, dan yang tidak benar itu dikatakan tidak benar. Serta harus ada kolaborasi yang baik dalam membuat kebijakan apapun hendaknya melibatkan akademisi, LSM, dan media. Dengan forum ini, kita ingin DPR juga diberikan kesempatan untuk menerima informasi dari publik maupun menyampaikan apa yang sedang dilakukan dan jembatan utamanya adalah melalui media,” jelas Hetifah.

Berbagai langkah juga harus dilakukan, lanjut politisi Partai Golkar ini, diantaranya persiapan dari diri secara mental dan kompetensi dasar, dimana tugas utamanya merupakan amanah dari Undang-Undang MD3.

Partai politik juga bisa memberi masukan melalui program induction maupun pembekalan kepada anggotanya terpilih, baik tingkat pusat hingga di kabupaten/kota. Lebih lanjut, Setjen dan BK DPR juga bisa membuat program, seperti kerja sama dengan Lemhanas, atau dengan melibatkan berbagai pihak. Sehingga Anggota Dewan bisa mendapat kepercayaan diri dan sudah tahu persis tupoksi menjadi Dewan.

Senada sengan hal tersebut, pengamat politik Gun Gun Heryanto juga merekomendasikan langkah strategis yang bisa diambil dalam waktu singkat.

“Pertama, partai harus mem-plotting dan mengalokasikan nama-nama yang sesuai dengan background yang dibutuhan dalam Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan di DPR. Kedua, harus ada keseriusan dalam mengoptimalisasikan tenaga ahli yang melekat bersama Anggota DPR dengan profesional untuk menyuplai evidence-based. Selanjutnya, memperkuat kerja kolaborasi dengan pola reciprocal dan partnership dengan lintas kementerian dan lembaga untuk memperkuat kinerja institusi DPR,” pungkasnya.

TAGS : Warta DPR Pimpinan DPR Utut Adianto




TERPOPULER :