Minggu, 25/08/2019 07:45 WIB

Delegasi DPR Paparkan Keberhasilan TPB Indonesia

Delegasi DPR untuk kedua kalinya berhasil memaparkan Voluntary National Review (VNR) berisi keberhasilan pencapaian TPB di Indonesia pada pertemuan HLPF on Sustainable Development yang bertemakan Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno bersama Anggota BKSAP DPR RI G. Budisatrio Djiwandono.

Jakarta, Jurnas.com - Delegasi DPR RI untuk kedua kalinya berhasil memaparkan Voluntary National Review (VNR) berisi keberhasilan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia pada pertemuan High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development yang bertemakan “Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, 15-16 Juli 2019 lalu.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf (F-Demokrat) yang juga Ketua Indonesian Parliament Task Force on SDGs mendapatkan kehormatan untuk diundang menghadiri Voluntary National Reviews (VNR) yang dilaporkan oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro, pada 15 Juli 2019.

Di samping itu, Delegasi DPR RI juga menghadiri sesi pembukaan ECOSOC High-Level Segment/ Ministerial Segment of HLPF yang diawali dengan penyampaian pidato kunci oleh Sekjen PBB Antonio Guterres, yang menyampaikan bahwa inklusi, pemberdayaan, dan kesetaraan adalah tiga hal pokok yang harus selalu ada dalam upaya pencapaian TPB di semua negara di dunia.

Antonio juga mengajak negara-negara dunia untuk bersama-sama memastikan implementasi Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration mengingat pentingnya kontribusi migran bagi proses pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan ini, juga dilakukan pertemuan parlemen dunia yang diinisiasi oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dengan topik pembahasan yang berjudul “Growing Inequalities and Distrust in Government” serta “Parliamentary Engagement in the SDGs”.

Dalam forum ini, Delegasi DPR RI yang diwakili oleh Anggota BKSAP DPR RI G. Budisatrio Djiwandono (F-Gerindra) menyampaikan intervensi bahwa salah satu komitmen DPR RI dalam mendukung pencapaian TPB yakni dengan berhasil melakukan pengalokasian APBN sebesar 20 persen untuk pendidikan, serta 5 persen untuk sektor kesehatan.

Komitmen ini mendapat apresiasi dari  Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong yang menyatakan bahwa saat ini tidak banyak negara di dunia yang berkomitmen mengalokasikan anggaran negaranya untuk TPB.

“Langkah yang diambil Indonesia ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh negara-negara dunia dalam upaya mencapai TPB di tahun 2030,” ungkap Chungong.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menambahkan, untuk mencapai TPB, dapat dimulai dengan penganggaran dan pengaturan regulasi yang memprioritaskan pembangunan nasional dan daerah.

“Dalam hal ini, kita harus selalu berpandangan bahwa kedua hal ini bukanlah merupakan suatu beban, namun adalah suatu investasi bagi masa depan generasi penerus kita kelak,” imbuh politisi Partai Golkar itu.

Mengingat pentingnya kontribusi parlemen dalam pencapaian TPB, IPU juga mengundang anggota parlemen dunia yang hadir untuk menghadiri workshop bertajuk “Parliament and the SDGs: A Self-Assessment Toolkit” yang berisi pembahasan teknis mengenai mekanisme parlemen dalam pengarusutamaan TPB di parlemen, pembiayaan TPB, serta pengawasan implementasi TPB.

Pada sesi ini, Anggota BKSAP DPR RI Amelia Anggraini (F-NasDem) menyampaikan intervensi DPR RI dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) SDGs yang terdiri dari fraksi dan komisi, dan secara aktif berperan dalam mengawasi capaian SDGs, apakah sudah sesuai dengan target di dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) pemerintah, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan dalam pengarusutamaan TPB.

Panja juga menjadi gerbang diplomasi parlemen dan focal point DPR RI dalam berbagai kerja sama nasional dan internasional terkait TPB. “Sebagai anggota parlemen yang memiliki fungsi pengawasan, kita harus terus aktif mengawal pemerintah dalam berbagai hal terkait implementasi TPB dan memastikan bahwa prinsip inklusi, kesetaraan, dan pemberdayaan selalu menjadi prioritas dalam mencapai TPB di tahun 2030,” imbuh Amelia.

Delegasi DPR RI juga menyampaikan undangan bagi anggota parlemen dunia yang hadir untuk menghadiri 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD), yang merupakan forum parlemen dunia pertama yang diinisiasi oleh DPR RI yang membahas peran parlemen dunia dalam TPB. Forum yang  akan diselenggarakan pada 4-5 September 2019 mendatang di Bali ini bertemakan “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion”.

TAGS : Warta DPR BKSAP Nurhayati Ali Assegaf




TERPOPULER :