Pimpinan DPR RI dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan secara resmi Laporan Kuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2018 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI.
LKPP ini bagian dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun 2018 dan sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menkeu saat membacakan LKPP mengatakan, hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2018 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini sudah yang ketiga kalinya berturut-turut diberikan BPK.
“Ópini WTP atas LKPP Tahun 2018 memberikan keyakinan bahwa APBN telah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga diharapkan akan memberikan hasil berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, capaian tersebut juga merupakan perwujudan nyata dari komitmen pemerintah untuk senantiasa melakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” urai Menkeu saat Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Dalam laporan itu, Menkeu mengklaim APBN 2018 mendapatkan capaian cukup baik. Misalnya, pertumbuhan ekonomi 5,17 persen lebih tinggi daripada tahun 2017 yang hanya 5,07 persen. “Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 merupakan pertumbuhan tertinggi selama emapt tahun terakhir. Eskalasi ketegangan perang dagang dan kondisi persaingan geopolitik antara Amerika Serikat dan China, serta perubahan kebijakan moneter yang terjadi di AS, merupakan isu yang mengemuka sepanjang tahun 2018,” tambah Menkeu.
Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi 2018, angka produk domestik bruto 2018 mencapai Rp 14.837,4 triliun. angka itu meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp 13.587,2 triliun. Pertumbuhan ekonomi 2018 juga ditopang ekonomi makro yang kondusif. Indikasinya adalah tingkat inflasi 2018 yang terjaga sebesar 3,13 persen.
Rendahnya inflasi itu dipengaruhi pula oleh kebijkan pemerintah menjaga harga BBM dan tarif listrik yang pada akhirnya menjaga daya beli masyarakat.
Warta DPR Pimpinan DPR Rapat Paripurna
