Pemimpin Kesepakatan Nasional Pemerintah Libya Fayez Al Sarraj dan Field Marshal Khalifa Haftar bertemu di Abu Dhabi pada Mei 2017 sebagai bagian dari upaya UEA untuk menemukan solusi politik untuk konflik Libya. AP
Jakarta, Jurnas.com - Kementerian Luar Negeri UEA dan Kerjasama Internasional membantah memiliki senjata yang ditemukan di Libya dan menegaskan kembali komitmen negara itu untuk bekerja sama dengan para ahli PBB.
UEA mendesak semua pihak untuk mengurangi ketegangan dan untuk kembali terlibat dalam proses politik PBB, dan mengulangi komitmen Emirates terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1970 dan 1973 tentang sanksi dan embargo senjata.
Resolusi pertama itu melarang negara-negara luar untuk tidak menyediakan senjata kepada pihak mana pun untuk konflik di Libya dan menjatuhkan sanksi pada sejumlah orang yang dikenai sanksi.
Resolusi 1973 memberlakukan zona larangan terbang dan membentuk panel ahli untuk memantau sanksi senjata.
Dilansir The National, pernyataan itu datang dari Departemen Kerjasama Keamanan Internasional Kementerian Luar Negeri.
Arab Saudi dan UEA Putuskan 1 Syawal Hari Ini
UEA telah mendesak pihak-pihak yang bertikai di Libya untuk mengakhiri politik konflik yang berkepanjangan itu.
Ini telah menjadi tuan rumah pembicaraan di Abu Dhabi tentang kesepakatan pembagian kekuasaan antara administrasi saingan timur dan barat.
Uni Emirat Arab Pasokan Senjat Konflik Libya
