Badan Energi Atom Internasional (IAEA) (Foto: Leonhard Foeger/Reuters)
Yerusalemz Jurnas.com - Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sudah mengakui Palestina sebagai negara dan mempersilahkan negara itu bergabung dengan IAEA sebagai anggota pengamat. Langkah tersebut membuat Israel geram.
Direktur Jenderal IAEA Yukiya Amano dan Duta Besar Palestina untuk Wina, Salah Abdul Shafi menandatangani perjanjian itu pada Selasa yang memungkinkan para inspektur IAEA melakukan pemeriksaan keselamatan pada bahan radioaktif dan bahan nuklir fisil, seperti uranium di Palestina.
Palestina tidak memiliki reaktor nuklir, tetapi ada komponen peralatan medis dari bahan nuklir di departemen fisika di beberapa rumah sakit dan universitas, menurut laporan oleh media Israel.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon, mengatakan, langkah IAEA itu merupakan pelanggaran terhadap konvensi internasional.
"Ini adalah upaya lain dari Otoritas Palestina untuk bergabung dengan organisasi internasional untuk mengeksploitasi mereka untuk tujuan politik," katanya.
Israel Tuding IAEA Tidak Efektif Awasi Iran
"Israel tidak mengakui upaya Otoritas Palestina bergabung dengan organisasi dan institusi seperti itu sebagai negara, dan Israel memandang ini sebagai pelanggaran terhadap perjanjian internasional," sambungnya.
Perjanjian itu diperkirakan akan memicu ketegangan antara Israel dan Otoritas Palestina, karena dalam pandangan Tel Aviv wilayah dan perbatasan negara Palestina tidak jelas.
Israel tidak pernah menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), perjanjian internasional yang didukung sebagian besar pemerintah di dunia dengan tujuan mencegah penyebaran senjata nuklir.
Israel belum mengungkapkan ukuran arsenal nuklirnya, meskipun sebuah laporan baru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) rezim Israel memiliki sekitar 100 hulu ledak atom.
Akibatnya, Israel hanya mengizinkan inspektur IAEA untuk mengunjungi sejumlah kecil wilayah yang ditunjuk di seluruh tanah Palestina yang diduduki dengan pengawasan penuh.
Israel mengoperasikan fasilitas nuklir di luar kota Dimona selatan. Laporan menunjukkan bahwa Israel memproduksi bahan fisil - uranium dan plutonium yang sangat diperkaya untuk senjata nuklir menggunakan reaktor, yang terlarang bagi para inspektur.
Media Israel membandingkan situasinya dengan pengakuan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2011 tentang Palestina sebagai anggota.
Saat itu, AS menarik dana tahunan organisasi PBB. Undang-undang 1990 mengharukan AS berhenti mendanai organisasi PBB yang memberikan keanggotaan penuh kepada entitas yang tidak memiliki atribut yang diakui secara internasional kenegaraan.
IAEA adalah organisasi otonom tetapi masih melapor ke PBB. Data oleh Layanan Penelitian Kongres menunjukkan bahwa AS berkontribusi USD200 juta setiap tahun dalam kontribusi yang dinilai dan sukarela untuk IAEA pada 2016.
Seorang juru bicara IAEA mengatakan kepada media Israel, perjanjian itu tidak dengan cara apa pun menyiratkan ekspresi posisi mengenai status hukum negara bagian atau teritori manapun atau kekuasaannya atau demarkasi perbatasannya.
Langkah ini dilakukan saat pemerintahan Presiden AS, Donald Trump sedang mempersiapkan mengumumkan "Kesepakatan Abad Ini" untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina dalam beberapa minggu mendatang.
KEYWORD :Palestina Israel Amerika Serikat Badan Energi Atom
