Selasa, 16/07/2019 03:01 WIB

Kongres V PDIP Punya Atensi Khusus Terhadap Politik Hukum

Politik hukum dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, serta tranformasi kelembagaan.

Diskusi Hukum PDIP

Jakarta, Jurnas.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, politik hukum harus dirancang dengan melihat berbagai persoalan hukum saat ini. Baik terkait adanya tumpang tindih kewenangan, budaya tertib hukum, dan berbagai persoalan hukum lainnya.

Oleh sebab itu, Hasto mengatakan, politik hukum PDIP dirancang melalui pendekatan ideologis, konstitusional, sosiologis, hingga pada sistem harmonisasi, serta tranformasi kelembagaan.

"Hukum juga harus ditinjauan atas berbagai undang-undang sejak jaman kolonial Belanda, jaman kemerdekaan, hingga pasca Amandemen UUD 1945," jelas Hasto Kristiyanto dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Pada diskusi itu, hadir Pakar Hukum dan Mantan ketua MK Prof Mahfud MD, Dr Bambang Kesowo, Prof Gayus Lumbuun, dan Heri Akhmadi selaku Kepala Balitbang PDI Perjuangan.

Hasto mengatakan, pembahasan politik hukum yang berkeadilan dan berlandaskan pada idiologi bangsa sangatlah penting dilakukan. Karena itulah, Kongres V PDIP akan membas masalah politik hukum, juga akan diputuskan sikap politik dan program perjuangan Partai.

"PDI Perjuangan percaya bahwa hukum harus menjadi panglima dalam politik, sebab hukum mengatur bagaimana kehidupan berkebangsaan yang bebas, dan berkeadilan serta berlakunya prinsip kesetaraan warga negara," ungkap Hasto.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDIP sendiri secara khusus membahas hal strategis terkait Politik Hukum untuk Membumikan Pancasila di Kantor DPP PDI Perjuangan.

"Kami terus berdialog dengan para pakar. Partai sesuai kebijakan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri, memerkuat tradisi intelektualnya, memelopori tugas pembelajaran partai (learning organization)," ujarnya.

Ia juga mengatakan, desain politik hukum PDI Perjuangan bertitik tolak dari Pancasila sebagai ideologi negara, dasar dan tujuan bernegara, pandangan hidup bangsa bahwa gotong royong adalah jiwa dan kepribadian bangsa.

"Politik hukum membumikan Pancasila ini ditujukan untuk mencapai tujuan bernegara seperti melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan aktif dalam membangun persaudaraan dunia," tuntas Hasto.

TAGS : Kongres V PDIP Politik Hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto




TERPOPULER :