Selasa, 18/06/2019 06:21 WIB

Komisi X: Jumlah PErpustakaan Desa Harus Ditambah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai jumlah ketersediaan perpustakaan desa di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat harus ditambah.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Reni Marlinawati

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menilai jumlah ketersediaan perpustakaan desa di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat harus ditambah.

Pasalnya dari total 416 desa di Kabupaten Bogor, baru 179 perpustakaan desa yang tersedia. Salah satu yang harus diupayakan adalah peningkatan alokasi anggaran untuk pengadaan perpustakaan.

“Tentu ini masih sangat rendah. Maka dari itu pada kesempatan ini kami mendorong yang kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus mendorong alokasi anggaran yang maksimal di dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat,” jelas Reni usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik bidang perpustakaan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bogor, Jabar, Selasa (21/5/2019).

Untuk itu, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini meminta adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta DPR RI yang dalam hal ini sebagai lembaga membahas anggaran, melakukan pengawasan, dan merumuskan legislasi, bersama membangun perpustakaan serta fasilitas di dalamnya. Hal ini sebagai bentuk komitmen dalam rangka memfasilitasi dan memajukan peradaban melalui peningkatan minat baca.

“Memang seperti yang kita tahu bahwa program-program dan bantuan dari perpustakaan nasional itu memang ada banyak jumlahnya, namun anggarannya tidak banyak. Dengan sinergi, penyempurnaan fasilitas perpustakaan diharapkan dapat terwujud. Khususnya di Kabupaten Bogor ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tandas politisi dapil Jabar IV itu.

Di sisi lain, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan menilai rendahnya minat baca dikarenakan kurang tepatnya kurikulum pendidikan yang diberikan terhadap anak-anak usia kurang dari tujuh tahun. Dimana dalam hal ini anak-anak kurang dari tujuh tahun tersebut sudah diajarkan membaca dan ini justru membuat anak-anak tersebut merasa tertekan.

“Anak-anak yang semestinya mengisi masa kecilnya dengan bermain, menari, dan menyanyi justru sudah harus diajarkan membaca, menulis, dan menghitung. Akibatnya karena adanya paksaan tersebut, saat usianya diatas tujuh tahun, melihat buku menjadi malas bukannya senang, kecuali kalau memang membaca itu timbul dari keinginannya sendiri,” tandas Popong.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menuturkan jika hal ini terus dibiarkan dibiarkan minat baca anak-anak akan sulit meningkat. Dirinya berharap adanya perubahan terhadap sistem pendidikan nasional.

“Salah satu cara untuk meningkatkan minat baca adalah mengubah persepsi tidak adanya paksaan untuk belajar membaca yang dikhawatirkan menimbulkan trauma. Ini dilema, tapi inilah yang terjadi,” tutur politisi dapil Jabar I itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Sri Sumekar menyampaikan, pada tahun 2019 Perpustakaan Nasional RI akan membangun 300 perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Yang di dalamnya diberikan bantuan berupa pendampingan oleh pustakawan agar bagaimana nantinya dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam membaca, sehingga dapat menghasilkan suatu produk.

“Misalnya buku-buku tentang pembuatan berbagai kerajinan tangan, nantinya kita undang tokoh-tokoh desa yang bisa memberikan masukan dan pustakawan dapat memberikan pelatihan sehingga nantinya dapat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun perpustakaan desa berbasis inklusi sosial ini masih diupayakan di daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” imbuhnya.

TAGS : Warta DPR Komisi X Perpustakaan Desa




TERPOPULER :