Marlen Sitompul | Rabu, 15/05/2019 22:04 WIB
Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif
Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pendidikan tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur terhadap pelaku tindak kejahatan korupsi.
Wakil Ketua
KPK, Laode M Syarif mengatakan, mayoritas koruptor justru berasal dari pendidikan tinggi. "Bahwa yang paling banyak (melakukan korupsi) itu pendidikan tinggi," kata Syarif, di Gedung
KPK, Jakarta, Rabu (15/5).
Menurutnya, mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terjerat korupsi lantaran hanya turut serta.
"Kalau dari individu-individu yang terjaring korupsi di
KPK, strata pendidikan mana yang paling dominan? Para koruptor itu master, disusul oleh sarjana, disusul doktor," kata Syarif.
Demi meminimalisir tindak pidana korupsi, kata Syarif, pembelajaran tindak pidana korupsi harus dimulai dari dunia pendidikan.
"Kami berharap pendidikan antikorupsi ini dilakukan bersama-sama seluruh pihak. Serendah-rendahnya sebagai insersi, kemudian sebagai mata kuliah pilihan dan setinggi tingginya sebagai mata kuliah wajib," kata Syarif.
"
Pendidikan antikorupsi itu gampang secara teori, tapi sulit untuk dilakukan kalau sekitar kita sulit menerimanya. Apalagi kalau diri kita sendiri masih mentolerir hal tersebut," tambahnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua
KPK Basaria Panjaitan. Basaria menyindir langkah mahasiswa yang menghasilkan nilai dengan cara mencontek atau cara curang lainnya. Menurut Basaria, itu merupakan bagian dari korupsi.
"Misalnya, bagaimana supaya mahasiswa tidak mendapatkan nilai dengan cara-cara korupsi. Jadi tata kelola di dalam kampus harus benar-benar baik termasuk para pengajarnya," kata Basaria.
"Karenanya, para pendidik harus bersih dulu. Sehingga ketika mendidik, tanpa diminta pun mahasiswa akan mengikuti," demikian Basaria.
KEYWORD :
Kasus Korupsi KPK Pendidikan
