Pemain sepak bola, Hakeem al-Araibi ditangkap dan disiksa pemerintah Bahrain setelah pemberontakan Musim Semi Arab (Foto: Reuters)
Bahrain, Jurnas.com - Bahrain mencabut kewarganegaraan dan menjatuhkan hukuman penjara kepada 138 warga Iran atas tuduhan terorisme, kata jaksa penuntut umum. Masa tahanan mereka bervariasi antara tiga tahun dan masa hidup.
Para terdakwa didakwa mendirikan sel "teror" yang disebut Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, kata Ahmad al-Hammadi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Selasa (16/4).
Sebuah sumber peradilan mengatakan semua terdakwa bermazhab Syiah di negara Teluk yang dikuasai Sunni.
"Pengadilan Kriminal Tinggi memberikan hukuman penjara seumur hidup kepada 69 terdakwa," kata jaksa penuntut.
Ia menambahkan, mereka dijatuhi hukuman karena terlibat dengan kelompok "teroris", pemboman, percobaan pembunuhan dan menerima pelatihan senjata dan bahan peledak.
"Beberapa anggota telah menerima pelatihan militer di Libanon, Iran dan Irak," ungkap Hammadi.
Dikatakan para terdakwa telah membentuk sel terkait Iran yang disebut sebagai "Hizbullah Bahrain" dengan tujuan melakukan serangan di negara itu. "Para terdakwa memiliki hak untuk mengajukan banding atas putusan itu," katanya.
Dari mereka yang dijatuhi hukuman, 60 orang absen, kata seorang pengacara pembela.
Kelompok hak asasi Amnesty International mengutuk keputusan pengadilan, dengan mengatakan "ini sama dengan denaturalisasi massa yang sewenang-wenang".
Bahrain menuntut ratusan pemrotes dalam pengadilan massal dan melarang kelompok oposisi utama. Sebagian besar tokoh oposisi dan aktivis HAM dipenjara atau melarikan diri ke luar negeri.
Persidangan semacam itu, dikecam kelompok-kelompok hak asasi manusia, menjadi lumrah setelah pemberontakan yang gagal pada 2011 yang dipimpin oleh anggota mayoritas Muslim Syiah di negara itu dan dihancurkan dengan bantuan tetangga Arab Saudi.
Sejak pemberontakan delapan tahun lalu, negara kepulauan itu telah menyaksikan bentrokan berkala antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan, yang menjadi sasaran beberapa serangan bom.
Institut Hak dan Demokrasi Bahrain yang bermarkas di Inggris mengkritik persidangan sebagai "sangat tidak adil" dan mengatakan Bahrain menggunakan pencabutan kewarganegaraan sebagai "alat penindasan".
Keputusan hari Selasa membawa jumlah pencabutan kewarganegaraan di Bahrain menjadi 990, 180 di antaranya tahun ini, kata lembaga itu dalam sebuah pernyataan.
"Sebuah uji coba massal tidak dapat menghasilkan hasil yang adil dan membuat orang tanpa kewarganegaraan dalam uji coba massal adalah pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional," kata direktur advokasi institut Sayed Ahmed Alwadaei.
Pemerintah menyangkal sengaja menargetkan oposisi politik Syiah, mengatakan itu hanya bertindak untuk menjaga keamanan nasional Bahrain.
Bahrain Terorisme Mazhab Syiah Iran
