Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy (paling kanan), Menko PMK Puan Maharani (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (paling kiri) (Foto: Muti/Jurnas)
Surabaya, Jurnas.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini tidak ada alasan untuk menghapus ujian nasional (UN).
Pasalnya, UN merupakan evaluasi pendidikan secara nasional, yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
“Namanya boleh (diganti) lain. Tapi evaluasi secara nasional itu kan amanat undang-undang. Boleh (ganti) istilah `OON` juga boleh,” ujar Mendikbud usai menghadisi Jambore Pandu Sekolah Model 2019 Provinsi Jawa Timur, di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Timur, Surabaya pada Rabu (20/3).
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
Mendikbud menekankan, UN sudah tidak menjadi faktor penentu kelulusan. Juga, tidak lagi menjadi syarat untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya di level pendidikan dasar dan menengah (dikdasmen), yakni SD, SMP, dan SMA/SMK.
Dengan ujian nasional, lanjut Muhadjir, pemerintah bermaksud menggali motivasi instrinsik peserta didik. Yakni untuk mengetahui kemampuan siswa dengan kondisi tidak dipaksakan dan dirangsang dengan iming-iming apapun.
“Karena kita ingin tahu peta sesungguhnya di lapangan, agar nanti ditindaklanjuti, mana yang tidak baik harus diperbaiki,” terang dia.
Sebelumnya, calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno mewacanakan penghapusan UN jika terpilih dalam pemilihan presiden (pilpres) April mendatang.
Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menawarkan program pengembangan bakat dan minat sebagai pengganti UN.
Penguatan Pendidikan Karakter
Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud menekankan ekstrakurikuler pramuka sebagai program wajib. Pasalnya, kegiatan kepanduan itu merupakan implementasi program penguatan pendidikan karakter (PPK).
Hal itu dia sampaikan saat memberikan sambutan dalam kegiatan `Jambore Sekolah Model 2019 Provinsi Jawa Timur` pada Rabu (20/3).
“Pendidikan kepramukaan wajib dilakukan dan merupakan bagian kegiatan ekstra di sekolah,” kata Muhadjir.
Kegiatan `Jambore Sekolah Model 2019 Provinsi Jawa Timur` diikuti oleh 38 sekolah model binaan LPMP, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK, dengan total 190 siswa, 38 pengawas sekolah, 38 kepala sekolah, dan 1.500 guru.
Adapun kegiatannya meliputi penampilan stand, lomba poster, kegiatan pramuka, dan penampilan seni dari kabupaten/kota se-Jawa Timur.
KEYWORD :Ujian Nasional Hapus UN Muhadjir Effendy
