Ilustrasi kesetaraan gender (foto: CGTN)
Jurnas.com - Kesetaraan gender adalah komponen penting dari pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, dunia bergerak menuju kesetaraan gender yang legal, tetapi namun pergerakannya sangat lambat.
Dalam sebuah laporan, Perempuan, Bisnis dan Hukum 2019: Satu Dekade Reformasi, yang diterbitkan oleh Kelompok Bank Dunia baru-baru ini, hanya enam negara saat ini memberi perempuan dan laki-laki hak yang sama.
Laporan tersebut menujukkan bahwa Belgia, Denmark, Prancis, Latvia, Luksemburg dan Swedia mencetak skor penuh 100 dalam laporan bank. Laporan ini memeriksa data selama sepuluh tahun melalui indeks yang disusun berdasarkan keputusan ekonomi yang dibuat wanita saat mereka menjalani kehidupan kerja mereka.
Dilansir CGTN, laporan itu diambil setelah melihat dari daftar seorang anak berusia 25 tahun yang mendapatkan pekerjaan pertamanya atau seorang ibu yang menyeimbangkan pekerjaannya dengan merawat anak-anaknya hingga seorang wanita yang berada di ambang pensiun, indeks ini mengeksplorasi bagaimana keputusan ekonomi yang dilakukan perempuan dipengaruhi oleh hukum.
Kriteria yang dianalisis adalah: pergi ke tempat kerja, memulai pekerjaan, dibayar, menikah, punya anak, menjalankan bisnis, mengelola aset, dan mendapatkan pensiun.
Semangat Kartini Harus Dorong Pencapaian Target Kesetaraan dan Pemberdayaan Perempuan di Tanah Air
Secara keseluruhan, skor global rata-rata adalah 74,71, yang menunjukkan bahwa di negara rata-rata, ada ketidaksetaraan gender di seperempat area yang diteliti. Di antara negara-negara itu, China mencetak 76,25, di atas rata-rata global, tetapi masih menempatkannya di luar 50 besar global.
Dalam laporan itu, China mendapat nilai penuh di berbagai tempat, memulai pekerjaan, mengelola aset, sementara berkinerja buruk dalam kategori "dibayar", hanya mencetak 25 yang sangat melumpuhkan pencapaian Cina dalam perlindungan hak perempuan. Kriteria mengukur hukum yang mempengaruhi pemisahan pekerjaan dan kesenjangan upah gender.
Tiongkok selalu berpartisipasi aktif dalam promosi kesetaraan gender regional dan global. Ini menggembleng Dewan HAM PBB untuk mengadopsi pernyataan presiden pada tahun 2015, yang diadvokasi oleh China untuk menandai peringatan 20 tahun Konferensi Dunia Keempat tentang Perempuan dan adopsi Platform Aksi Beijing yang menurut Kelompok Bank Dunia telah sangat mendorong peningkatan pengenalan hukum kekerasan dalam rumah tangga.
Laporan tersebut menyoroti tren yang lebih positif di Asia Selatan, Asia Timur, dan Afrika Sub-Sahara, tiga wilayah yang paling berkembang dibandingkan 10 tahun lalu. Negara yang paling banyak berkembang adalah Republik Demokratik Kongo, yang memiliki skor 42,50 10 tahun yang lalu tetapi diukur 70 pada tahun 2017.
Namun, terlepas dari perbaikan yang dicapai oleh daerah-daerah di atas, daerah-daerah seperti Timur Tengah dan Afrika Utara, langkah reformasi mereka terjadi sangat lambat sehingga kesenjangan gender hukum hanya meningkat ketika daerah-daerah lain melakukan reformasi dengan kecepatan yang lebih cepat.
KEYWORD :Kesetaraan Gender Bank Dunia
