Gedung DPR
Jakarta, Jurnas.com – Pemerhati Kebijakan Publik dan Perlindungan Konsumen Agus Pambagio menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sumber Daya Air (SDA) seharusnya fokus pada air minum perpipaan.
Namun nyatanya, kata Agus, saat ini RUU tersebut malah berpanjang lebar pada urusan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dikelola pengusaha swasta.
“RUU SDA itu umumnya dipakai untuk SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum. Secara mayoritas, itu dipakai untuk mengatur SPAM. Kalau AMDK itu berbeda persoalannya. Namun, karena memakai nomenklatur AMDK, jadi orang menganggap AMDK dengan SPAM itu sama,” kata Agus pada Kamis (28/2) di Jakarta.
Karena SPAM dan AMDK merupakan dua hal berbeda, lanjut dia, RUU keduanya juga harus dipisahkan, tidak boleh disatukan dalam RUU SDA yang sedang dibahas saat ini.
“Jadi yang sekarang beredar itu adalah soal persepsi dari masing-masing. Para pengusaha AMDK dibuat resah. Kalau AMDK diatur dalam RUU SDA, seharusnya semua industri lain yang berbahan dasar air juga diatur. Ini kan nggak,” ucap dia.
Agus menilai masalah ini harus masuk dalam pembahasan Daftar Investarisasi Masalah (DIM) antara DPR dan Pemerintah. Ditegaskan, AMDK ialah gaya hidup, di mana tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk membelinya.
“Jadi AMDK itu tidak boleh diatur seperti SPAM. Ijinnya atau SIPA itulah yang diperketat,” ujarnya.
Dalam RUU SDA, pengaturan SPAM lebih banyak dilihat sebagai pengusahaan, bukan sebagai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Keterlibatan swasta seharusnya tidak ditempatkan dalam rangka pemerintah memenuhi kewajiban tersebut.
“Apabila SPAM telah mencapai 100 persen akses rakyat, maka kebutuhan air minum rakyat akan dipenuhi oleh SPAM, bukan AMDK. Karena AMDK bukan merupakan kebutuhan sehari-hari, tetapi AMDK lebih merupakan gaya hidup dan bersifat pilihan,” terang Agus.
KEYWORD :RUU SDA Air Minum
