Senin, 26/10/2020 02:24 WIB

Presiden Sudan Tindak Tegas Demo Ilegal

Presiden Sudan Omar al-Bashir melarang pertemuan publik tanpa izin dan memberikan kekuasaan baru kepada polisi dalam serangkaian keputusan darurat untuk melawan kerusuhan jalanan anti-pemerintah yang paling berkelanjutan selama 30 tahun pemerintahannya.

Presiden Sudan Omar al-Bashir

Jakarta, Jurnas.com - Presiden Sudan Omar al-Bashir melarang pertemuan publik tanpa izin dan memberikan kekuasaan baru kepada polisi dalam serangkaian keputusan darurat untuk melawan kerusuhan jalanan anti-pemerintah yang paling berkelanjutan selama 30 tahun pemerintahannya.

Keputusan itu dikeluarkan di tengah protes baru di berbagai bagian ibukota Khartoum, di mana pasukan keamanan menggunakan gas air mata terhadap ratusan mahasiswa yang berdemonstrasi di dalam kampus universitas wanita tertua di negara itu.

Pasukan keamanan diberikan kekuatan untuk menggeledah bangunan apa pun, membatasi pergerakan orang dan angkutan umum, menangkap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan yang berkaitan dengan keadaan darurat dan menyita aset atau properti selama investigasi.

Jaksa penuntut diberi wewenang untuk menelanjangi orang-orang seperti anggota parlemen dan pejabat imunitas militer, dan membentuk pengadilan darurat khusus. Menerbitkan berita yang membahayakan negara atau warga negara, atau seruan untuk merusak sistem konstitusi juga dilarang dengan hukuman hingga 10 tahun penjara.

Bashir juga mengumumkan larangan perdagangan atau penimbunan produk bahan bakar dan barang-barang bersubsidi, dan hukuman penjara bagi orang yang bepergian ke luar negeri dengan membawa lebih dari 3.000 dolar AS dalam mata uang atau 150 gram emas.

Dilansir CGTN, para pemrotes telah melakukan demonstrasi hampir setiap hari sejak Desember, menuntut agar Bashir, yang berkuasa dalam kudeta militer 1989, mundur. Protes awalnya terinspirasi oleh harga tinggi untuk roti tetapi telah berubah menjadi kampanye berkelanjutan terhadap Bashir dan pemerintahannya.

Pasukan keamanan telah merespons dengan gas air mata, dan kadang-kadang terjadi kebakaran. Setidaknya 33 orang tewas, menurut statistik resmi, termasuk tiga anggota pasukan keamanan. Para pengunjuk rasa percaya bahwa angka kematian sebenarnya lebih tinggi.

Dalam protes terbaru pada hari Senin, para saksi mata mengatakan pasukan keamanan menembakkan gas air mata ke ratusan siswa perempuan yang berdemonstrasi di dalam kampus universitas Ahfad mereka, salah satu lembaga akademik paling bergengsi di negara itu. Mereka mengatakan beberapa siswa membakar ban di luar gerbang kampus.

"Kami memiliki aksi protes yang menuntut kebebasan dan untuk mengakhiri ketidakadilan," kata seorang siswa berusia 21 tahun yang menolak disebutkan namanya.

Saksi mata juga melaporkan protes terpisah di pusat kota Khartoum, di mana ratusan demonstran memblokir jalan utama. Pasukan keamanan membubarkan demonstrasi terpisah di distrik Maamoura kelas atas di Khartoum timur pada Senin malam, kata saksi mata.

Bashir menyatakan keadaan darurat satu tahun pada hari Jumat dan dipemerintah pusat dan negara bagian diselesaikan. Dia meminta parlemen untuk menunda amandemen konstitusi yang akan membiarkan dia mencari istilah lain dalam pemilihan presiden 2020, meskipun dia berhenti mengatakan tidak akan berdiri.

Sejak itu dia telah menunjuk pemerintah pusat sementara dan gubernur baru untuk 18 negara bagian, semua petugas di angkatan bersenjata atau dinas keamanan.

Hassan Bashir, profesor ekonomi di Universitas Al Neelain yang dikelola pemerintah, mengatakan langkah-langkah darurat Senin akan merugikan ekonomi dengan menakuti investor.

"Langkah-langkah keamanan tidak akan menyelesaikan krisis ekonomi," katanya. "Situasi di Sudan membutuhkan lebih banyak keterbukaan dan tidak lebih banyak pembatasan politik dan ekonomi."

Bashir dicari oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah Darfur di Sudan barat. Sudan menyangkal kekejaman dan mengatakan tidak mengakui ICC.

Pada hari Senin, Partai Kongres Nasional Bashir memilih Ahmed Haroun, mantan gubernur negara bagian Kordofan Utara, sebagai wakil kepala partai untuk urusan politik dan organisasi. Haroun juga dicari oleh ICC atas tuduhan kejahatan perang Darfur.

TAGS : Presiden Sudan Aksi Demonstrasi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :