Sabtu, 20/04/2019 21:15 WIB

Dirut Voice TV Tuntut Komisi Penyiaran Thailand Ganti Rugi USD3,19 juta

Petchpalai, menyatakan, keputusan pencabutan izin siar itu tidak adil.

Demonstran antipemerintah Thailand menuntut Perdana Menteri (PM) Yingluck Shinawatra untuk mundur dari jabatannya. (Foto: AFP)

Bangkok, Jurnas.com - Direktur Utama Voice TV, Mekin Petchplai, mengatakan akan mengajukan banding dan menuntut ganti rugi sebesar USD3,19 juta atas pencabutan hak siar selama 15 hari. Petchpalai, menyatakan, keputusan pencabutan izin siar itu tidak adil.

"Selagi negara ini akan menghadapi pemilihan umum dalam beberapa pekan, kebijakan ini harus dihentikan karena rakyat membutuhkan informasi yang tepat untuk memilih," kata Petchplai.

Hak siaran stasiun televisi Voice TV yang diketahui milik dua anak mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Sinawatra dihentikan sementara waktu. Keputusan itu diambil menjelang pemilihan umum (Pemilu) 24 Maret mendatang.

Komisi Penyiaran Thailand (NBTC) mencabut hak siar dua program acara di Voice TV, yaitu Tonight Thailand dan Wake Up News. Keduanya disebut menyebarkan informasi yang membuat resah masyarakat.

"NBTC memerintahkan Voice TV memperbaiki diri dengan mencabut izin siaran selama 15 hari," kata Komisioner NBTC, Selasa (12/2).

Sekretaris Jenderal NBTC, Takorn Tantasith, mengatakan, kedua program televisi itu melanggar peraturan penyiaran karena materi acaranya membahayakan keamanan negara, perdamaian, dan ketertiban.

Sekedar diketahui, Pemilik Voice TV adalah dua anak Thaksin. Ayah mereka terjungkal akibat kudeta pada 2006, dan hidup dalam pengasingan di luar negeri sejak 2008 demi menghindari kasus korupsi.

Pemerintah Thailand khawatir stasiun televisi itu digunakan untuk mempropagandakan para pendukung Thaksin yang masih cukup banyak. Sebab, calon petahana yang merupakan mantan panglima angkatan bersenjata, Prayut Chan o-Cha, juga turut bersaing dalam pemilu.

TAGS : Pemilu Thailand Voice TV Thaksin Sinawatra




TERPOPULER :