Taliban (foto:AA)
Jakarta, Jurnas.com - Saat diskusi menjelang negosiasi perdamaian formal antara pemerintah AS dan Taliban menguak, para pemimpin politik dan masyarakat sipil Afghanistan khawatir kurangnya perwakilan Afghanistan dalam proses tersebut.
Setelah putaran pembicaraan dengan para pemimpin Taliban di Qatar, utusan khusus AS Zalmay Khalilzad tiba di ibukota Afghanistan pada Senin di tengah meluasnya laporan di media Afghanistan bahwa ia ada di sana untuk membahas usulan pemerintah sementara yang akan mencakup Taliban.
Namun Khalilzad menolak laporan itu. Berbicara kepada media lokal, Khalilzad mengatakan negosiasi sekarang difokuskan pada rencana gencatan senjata yang komprehensif.
"Kami bekerja dengan pemerintah Afghanistan, dengan mitra internasional, untuk menemukan mekanisme implementasi untuk mencapai tujuan ini," katanya dilansir The National, Rabu (30/01).
Dewan Perdamaian Tinggi Afghanistan, sebuah badan independen yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menegosiasikan perdamaian, juga menepis desas-desus tentang pemerintah sementara
Mereka bahwa itu tidak ada dalam agenda yang akan dibicarakan.
Namun juru bicara Sayed Ihsan Taheri mengatakan bahwa keterlibatan Afghanistan yang lebih besar dalam proses perdamaian diperlukan. “Otoritas konstitusi kita harus dipertimbangkan dan dihormati. Orang-orang kami ingin pembicaraan langsung intra-Afghanistan dimulai antara pemerintah Afghanistan dan Taliban," katanya.
Meskipun Khalilzad berulang kali menjamin, para politisi Afghanistan dan anggota masyarakat sipil prihatin dengan kepemimpinan politik transisi dengan Taliban, sebagian besar karena banyak warga Afghanistan takut akan pengaruh Pakistan dan kekuatan regional lainnya dalam pengaturan seperti itu.
Gagasan tentang pemerintahan sementara diajukan oleh badan intelijen Pakistan tiga tahun lalu, menurut Idrees Stanikzai, seorang aktivis politik dan mantan kandidat untuk parlemen dari Kabul. "AS ingin menyerahkan Afghanistan ke Pakistan atas nama perdamaian," katanya.
Rumor pemerintah sementara telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemilihan presiden yang dijadwalkan untuk bulan Juli dapat ditunda. "Sangat penting bahwa pemilihan umum yang adil diadakan untuk memastikan bahwa kepentingan Afghanistan terwakili," kata Stanikzai.
KEYWORD :Amerika Serikat Kelompok Taliban Afghanistan
