Jum'at, 26/04/2024 11:10 WIB

KPK Mengaku Sulit Ungkap Kasus Proyek Lippo Group

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus suap perizinan Meikarta yang merupakan proyek milik Lippo Group.

Gedung KPK RI (foto: Jurnas)

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku kesulitan untuk mengungkap kasus suap perizinan Meikarta yang merupakan proyek milik Lippo Group.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik KPK menemukan beberapa modus atau berapa metode di kasus Meikarta yang cukup rumit dibanding dengan kasus-kasus lain.

"Baik dari banyak perantara seperti yang muncul di sidang ataupun penggunaan sandi-sandi yang cukup kompleks baik sandi nama tempat ataupun nama orang," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (23/1).

Kata Febri, penggunaan kode yang rumit serta banyaknya perantara suap dalam rangka mengelabui aparat penegak hukum dalam mengngkap kasus suap proyek Lippo Group tersebut.

"Kami menduga tentu saja upaya tersebut dilakukan untuk mempersulit penegak hukum mengetahui peristiwa yang sebenarnya," katanya.

Menurutnya, penyidik KPK baru bisa membongkar kasus suap Meikarta hampir satu tahun lamanya. Namun, seluruh data dan fakta telah ditemukan dan akan dibuka dalam persidangan.

"Jadi itu yang kami bongkar dalam proses penyelidikan kemarin yang memakan waktu hampir 1 tahun, tapi semua itu sudah diungkap dan satu persatu akan kami buka di persidangan," terangnya.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta adalah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

KEYWORD :

Suap Meikarta Lippo Group James Riady




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :