Marlen Sitompul | Rabu, 16/01/2019 22:58 WIB
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunggu laporan jaksa penuntut umum terkait dugaan peran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan Meikarta, milik Lippo Group.
Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, pimpinan KPK belum menerima laporan dari jaksa soal adanya fakta baru yang muncul dalam persidangan. Yang pasti, penyidik KPK masih terus menelusuri keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.
"Saya belum ada laporan, nanti saya tindak lanjuti. Saya belum dapat laporan. Jaksa kan perlu laporan dulu," kata Agus, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/1).
Seperti diberitakan sebelumnya, terdakwa Neneng mengungkap Tjahjo meminta tolong agar membantu pengurusan perizinan Meikarta. "Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, `Tolong perizinan Meikarta dibantu,`" ujarnya.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik
Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan
Lippo Group.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar
Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan
Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai
Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
KEYWORD :
Suap Meikarta Lippo Group James Riady Mendagri
