Senin, 17/02/2020 11:12 WIB

Mendagri Tjahjo Kumolo Siap Diperiksa KPK Soal Suap Lippo Group

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

Mendagri, Tjahjo Kumolo di Gedung KPK

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap perizinan Maikarta, milik Lippo Group.

Tjahjo mengatakan, dirinya siap memberikan kesaksian kepada penyidik KPK jika memang diperlukan. "Kalau saya diperlukan kesaksian (KPK), saya siap hadir," kata Tjahjo, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/1).

Hal itu menyikapi kesaksian Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin yang menyebut Tjahjo meminta bantuannya terkait perizinan proyek milik Lippo Group tersebut.

Awalnya, kata Tjahjo, masalah perizinan Meikarta terjadi adanya beda persepsi antara Pemprov Jawa Barat dengan Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Oleh sebab itu, Tjahjo menugaskan Dirjen Otda untuk mengundang mereka rapat.

"Sudah jelas intinya bahwa kewenangan memberikan izin itu ada pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, hanya koordinasinya dengan Pemerintah (Provinsi) Jabar (Jawa Barat)," kata Tjahjo.

eperti diberitakan sebelumnya, tersangka Neneng mengungkap Tjahjo meminta tolong agar  membantu pengurusan perizinan Meikarta. "Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, `Tolong perizinan Meikarta dibantu,`" ujarnya.

Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.

Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.

Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.

KPK telah menetapkan 9 tersangka, yakni Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin dan Direktur Operasional Billy Sindoro. Kemudian, konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).

Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat ?MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).

TAGS : Suap Meikarta Lippo Group James Riady Mendagri




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :