Gedung KPK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera mengusut dugaan keterlibatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam kasus suap perizinan proyek Meikarta, milik Lippo Group.
Ketua Sekretaris Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi, Muhammad Taufik mengatakan, dugaan keterlibatan Tjahjo berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah Yasin yang merupakan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut.
"Saya kira KPK harus menelusurinya. Apalagi kalau itu bagian dari pernyataan yang sah, misalkan dalam persidangan. Ditelusuri sampai tuntas," kata Taufik, di Menteng, Jakarta, Selasa (15/1).
Dalam persidangan, Neneng mengakui Mendagri Tjahjo pernah meminta bantuannya untuk mengurus perizinan proyek pembangunan Meikarta.
Taufik meminta, agar KPK dapat menjalankan proses hukum secara adil. Sehingga, semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dapat diproses. "Kita tidak boleh suudzon, tapi bahwa proses hukum, harus dijalankan dengan baik," tegasnya.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memastikan, penyidik KPK akan menelusuri adanya pertemuan yang diinisiasi Kemendagri antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar dengan Lippo Group.
Menurutnya, yang tengah ditelisik penyidik dari pertemuan itu adalah terkait adanya arahan dari Kemendagri kepada dua instansi tersebut tentang perizinan proyek Meikarta.
"Apakah di sana ada arahan yang bertentangan dengan aturan hukum atau tidak," kata Febri, saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (15/1).
KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektar. Namun, Lippo Group akan membangun Meikarta seluas 500 hektar.
Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi. Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan kepentingan Lippo Group dalam menggarap Meikarta.
KPK telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal. Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut.
Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut. Mereka yakni Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, CEO Lippo Group James Riady, dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Toto Bartholomeus.
Kemudian, Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya, Corporate Affairs Siloam Hospital Group Josep Christoper Mailool, Direktur Keuangan PT Lippo Cikarang Tbk Soni, Direktur Keuangan PT Lippo Karawaci Tbk Richard Setiadi dan Direktur Keuangan PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU) Hartono. Termasuk, Dirjen Otda Kemendagri Soni Sumarsono, pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, Anggota DPRD Bekasi dan Anggota DPRD Jabar pun tak luput dari pemeriksaan penyidik.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total fee yang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp13 miliar.
Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hasanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp7 miliar. Uang Rp7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hasanah Yasin melalui para kepala dinas.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan Lippo Group.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
KEYWORD :Suap Meikarta Lippo Group James Riady Mendagri
