Marlen Sitompul | Rabu, 12/12/2018 10:55 WIB
Mantan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar
Jakarta - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar mengaku, sejak awal sudah mengetahui perizinan proyek Meikarta bermasalah. Sebab, megaproyek milik Lippo Group itu berada di kawasan strategis provinsi.
"Sejak awal kan saya yang mengatakan bahwa ada yang kurang beres dalam masalah rencana pembangunan Meikarta," kata Deddy, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12).
Kata Deddy, karena proyek itu di kawasan strategis provinsi, maka harus mendapatkan rekomendasi dari provinsi menyangkut tata ruang. Untuk itu, penyidik KPK meminta keterangan dari Deddy Mizwar.
"Makanya sekarang ini wajar kalau KPK meminta keterangan saya dan saya ikuti semua proses rekomendasi bukan yang di kabupaten ya tapi di provinsi kan harus ada setiap kawasan strategis provinsi atau KSP harus ada rekomendasi dari provinsi. Nah makanya saya begitu dipromosikan saya katakan ini apa," terangnya.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana
Lippo Group yang hendak membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Deddy juga diketahui menjabat sebagai Kepala BKPRD ketika itu. Deddy menyatakan pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik
Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan
Lippo Group.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar
Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
KEYWORD :
Suap Meikarta Lippo Group James Riady
