Marlen Sitompul | Rabu, 12/12/2018 10:18 WIB
Mantan Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar), Deddy Mizwar terkait kasus suap perizinan Meikarta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, rencananya Deddy Mizwar akan diperiksa hari ini, Rabu (12/12).
"Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Deddy Mizwar) akan diperiksa untuk kasus ini besok (hari ini) dalam proses penyidikan dugaan suap terkait proyek Meikarta," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/12) malam.
Febri mengatakan, penyidik KPK ingin mendalami rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jabar terkait megaproyek
Lippo Group tersebut. Proyek milik
Lippo Group itu mendapat izin Pemkab Bekasi berupa Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) seluas 84,6 hektare.
"Kami Perlu mendalami bagaimana proses saat itu terkait dengan rekomendasi perizinan Meikarta," terangnya.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar memberikan rekomendasi lahan yang dapat digunakan proyek Meikarta seluas 84,6 hektare, pada akhir Desember 2017. Rekomendasi yang diberikan Pemprov Jabar ini berbeda dengan rencana
Lippo Group yang hendak membangun Meikarta seluas 500 hektare.
Deddy juga diketahui menjabat sebagai Kepala BKPRD ketika itu. Deddy menyatakan pemberian rekomendasi tersebut sesuai dengan yang diajukan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Pemkab Bekasi sendiri telah mengeluarkan IPPT seluas 84,6 hektare kepada PT Lippo Cikarang Tbk, sejak Mei 2017. Izin tersebut untuk pembangunan apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, sekolah, hotel, perumahan dan perkantoran, di Desa Cibatu, Cikarang Selatan.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik
Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk di bawah naungan
Lippo Group.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar
Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Dalam kasus ini, Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
KEYWORD :
Suap Meikarta Lippo Group James Riady
