Jum'at, 07/08/2020 22:20 WIB

Skema Permodalan Dinilai Belum Ramah bagi UMKM

Masalah yang terjadi di sektor UMKM hingga kini masih terus terjadi, diantaranya pengajuan modal yang ramah UMKM.

Rombongan Tim Kunker Komisi XI DPR RI saat mengunjungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Kepulauan Riau

Jakarta - Peningkatan kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional harus terus diupayakan. Sebagai sektor yang berperan dalam membuka lapangan kerja bagi 96,87 persen angkatan kerja di Indonesia, UMKM memiliki posisi penting dalam keberlangsungan perekonomian Indonesia.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, penguatan kontribusi UMKM sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi UMKM pada PDB mencapai 60,34 persen pada 2017. Kontribusi ini pada dasarnya masih dapat ditingkatkan, mengingat peran UMKM dalam porsi ekspor di Indonesia hanya mencapai 15,7 persen.

Pengalaman pada 1998 dan 2012 membuktikan bahwa UMKM dapat bertahan dari krisis ekonomi, ditunjukkan dengan pertumbuhan positif yang dicapai UMKM pada saat-saat krisis.

”Dengan memperkuat peran UMKM sebagai punggung perekonomian, diharapkan kondisi makroekonomi Indonesia juga menjadi lebih tahan banting terhadap ketidakpastian global di tahun-tahun mendatang. Kebijakan pro-UMKM yang dapat diberikan dapat terfokus pada bantuan modal dan pemasaran, dimana dua fokus ini berpotensi menghambat pertumbuhan UMKM,” jelasnya.

Ilman menjelaskan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih kelak harus menyediakan skema permodalan yang ramah terhadap UMKM. Selama ini, UMKM seringkali sulit mendapatkan modal dari bank karena sulitnya UMKM dalam memenuhi syarat creditworthiness (5C) yang menjadi standar bank dalam memberikan pinjaman. Creditworthiness diartikan sebagai syarat-syarat kelayakan untuk mendapatkan kredit dari bank.

Hal ini dikarenakan aset yang dimiliki UMKM, umumnya, tidak cukup memadai untuk dijadikan jaminan kepada pihak bank. Tidak cukup memadainya aset membuat UMKM terkena bunga yang tinggi.

Sementara itu untuk mereka juga masih relatif sulit untuk mendapatkan akses ke KUR, usaha skala kecil dan mikro. Usaha skala menengah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan KUR.

”Penguatan peran peer to peer lenders harus dilakukan untuk memberikan UMKM akses ke permodalan dengan skema pembayaran yang ramah UMKM. Peran mereka sebagai perantara bisa turut memberikan manfaat untuk bank melalui produk-produk keuangan yang mereka beli sekaligus bisa memberikan UMKM akses ke permodalan,” ungkapnya.

TAGS : Masalah UMKM Skema Permodalan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :