Kamis, 21/03/2019 04:11 WIB

Wawancara

Andreas Harsono: Papua Provinsi Paling Banyak Pelanggaran HAM

Provinsi Papua, secara proporsional, adalah provinsi dengan paling banyak pelanggaran.

Andreas Harsono, Peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch (Foto: Dokpri dari Facebook)

Jurnas.com- Jelang Pemilihan Presiden 2019, kasus Hak Asasi Manusia (HAM) dipastikan akan kembali marak jadi isu menarik. Akan kembali jadi bahan tuntutan banyak kalangan. Sudah pasti, dua kandidat Presiden dan Wakil Presiden akan mendapatkan pertanyaan seputar HAM. Walau Capres Jokowi Widodo relatif masih baru dalam kancah gembar-gembor politik nasional dan menjadi Presiden, pasti tak lekang dari penanganan kasus sebelumnya.

Begitu juga dengan kandidat  Prabowo Subiakto, tak akan bisa lega dengan kasus masa lalunya. Kasus penculikan aktivis, dugaan insiden Trisaksi, Timor Leste, dan sebagainya. Apa persoalan HAM Indonesia bisa diatasi, atau akan "jalan tempat"? Berikut ini wawancara dengan Andreas Harsono, Peneliti Indonesia untuk Human Rights Watch:

Bagaimana Anda melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia?
Presiden  Joko Widodo menjanjikan upaya melindungi  hak asasi manusia namun retorika tersebut tak diikuti dengan kebijakan memadai. Jokowi berjanji hentikan pembatasan wartawan asing dan pengawas hak asasi manusia PBB berkunjung ke Papua, namun mereka masih dibatasi. Jokowi bicara soal toleransi dan kesetaraan warga –tanpa pandang agama atau minoritas lain—kenyataannya minoritas agama dan gender masih dapat diskriminasi. Persoalan 1965 maupun pembantaian lain juga belum diselesaikan sesuai kampanye Nawacita. Secara umum dalam empat tahun terakhir tak banyak kebijakan buat menghormati hak asasi manusia di Indonesia.

Dari sudut pandang kepentingan Politik dan Ekonomi. Pada kasus kepentingan apa, hingga akhirnya terjadinya pelanggaran HAM?
Kalau soal kepentingan ekonomi, pelanggaran paling besar adalah perampasan lahan. Dampaknya, pelanggaran akan hak akan pekerjaan, kesehatan, pendidikan maupun hak pada anak dan perempuan korban perampasan lahan. Misalnya, petani dan nelayan di daerah Pesanggaran, Banyuwangi, dilanggar hak mereka guna usaha tambang emas Tumpang Pitu.

Apa mungkin kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia bisa terselesaikan?
Tentu saja mungkin. Presiden Abdurrahman Wahid lakukan banyak kebijakan yang bereskan persoalan hak asasi manusia. Wahid misalnya cabut diskriminasi terhadap Khong Hu Chu dan Saksi Jehova. Wahid tak berlakuan pasal penodaan agama bahkan, sesudah pensiun, ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi minta pasal tsb dicabut karena langgar UUD1945.


Keterangan Foto: Andreas Harsono bersama dua aktivis lingkungan Banyuwangi, Budi Pego dan Dwi Ratna Sari, di rumah mereka di Tumpang Pitu. Mereka dikriminalisasi karena aksi menolak tambang emas Tumpang Pitu. Budi Pego dihukum empat tahun penjara. (Foto: Dokpri Andreas Harsono)

-------------

Wilayah mana yang Anda lihat pelanggaran HAM tertinggi terjadi di Indonesia?
Provinsi Papua, secara proporsional, adalah provinsi dengan paling banyak pelanggaran. Ia mulai dari extrajudicial killing sampai perampasan lahan, dari diskriminasi terhadap orang asli Papua sampai rasialisme terhadap orang kulit hitam tersebut. Ia berlangsung, naik dan turun, sejak 1963 ketika PBB sepakati New York Agreement antara Belanda dan Indonesia. Parahnya, akses media independen buat masuk ke Papua juga masih dibatasi, sudah lebih 50 tahun.

Keputusan-keputusan pengadilan saat ini kita lihat banyak tidak memihak. Contohnya Baiq Nuril dan kasus sepele akhirnya orang miskin jadi terpidana dan dihukum penjara.  Anda melihatnya fenomena tersebut dari sudut pandang HAM seperti Apa?
Ini menunjukkan mutu hakim dan peradilan di Indonesia masih buruk. Mahkamah Agung dan Judicial Commission sudah lakukan berbagai upaya memperbaiki mutu pengadilan kita, dari beban kerja tinggi sampai bias dan korupsi di kalangan hakim. Hasilnya, masih belum memuaskan.

Siapapun pemenangnya Pilpres, bisa kah mereka menyelesaikan kasus HAM Indonesia?
Kita lihat saja nanti. Prabowo Subianto, tentu saja, membawa banyak bagasi dengan dia sendiri masih masuk daftar dakwaan PBB soal pelanggaran yang dia lakukan di Timor Timur. Ini belum lagi dugaan di dalam negeri, dari penculikan mahasiswa pada 1997-1998 sampai wacana menculik beberapa jenderal TNI pada 1982. Ini akan jadi beban tersendiri buat Prabowo.

Jokowi tak punya beban pribadi tapi selama periode pertama dia praktis tak banyak menunjukkan keberanian moral buat bicara apa yang benar. Ini ditambah calon wakil Ma’ruf Amin yang dikenal luas punya pandangan anti-hak asasi manusia. Kita lihat saja nanti. Mudah-mudahan lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia masih kuat buat mengatasi keadaan ini.

TAGS : Andreas Harsono Hak Asasi Manusia Human Rights Watch




TERPOPULER :