Jasa penyewaan penginapan (Foto: Yuya Shino/Reuters)
Yerusalem - Airbnb, layanan online marketplace, menghapus sejumlah list penginapan di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat yang diduduk setela bertahun-tahun menuai cibiran dari kelompok hak asasi manusia (HAM).
Keputusan pada Senin (19/11) diperkirakan akan meghapus sekitar 200 list penginapan dari situs webnya, yang memungkinkan pemilik rumah menyewakan kamar, apartemen, dan rumah kepada konsumen.
"Kami menyimpulkan bahwa kami harus menghapus list penginapan di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki yang merupakan inti dari sengketa antara Israel dan Palestina," kata sebuah pernyataan di situs web Airbnb, dilansir Al Jazeera.
Proses penghapusan list penginapan tersebut akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang, kata juru bicara Airbnb kepada kantor berita Reuters.
Perusahaan itu mengatakan, kesimpulan ini berdasarkan pada diskusi internal untuk menilai kembali bagaimana menangani daftar di wilayah yang diduduki di seluruh dunia.
"Undang-undang AS mengizinkan perusahaan seperti Airbnb terlibat dalam bisnis di wilayah-wilayah ini. Pada saat yang sama, komunitas global menyatakan, perusahaan tidak boleh berbisnis di wilayah tersebut karena mereka percaya perusahaan seharusnya tidak untung di tanah di mana orang telah mengungsi," kata pernyataan itu.
"Yang lain percaya bahwa perusahaan tidak boleh menarik operasi bisnis dari area tersebut," tambahnya.
"Kami tahu bahwa orang-orang akan tidak setuju dengan keputusan ini dan menghargai perspektif mereka. Ini adalah masalah yang kontroversial," sambungnya.
Sekedar diketahui bahwa semua pemukiman Israel ilegal menurut hukum internasional. Itulah mengapa sejumlah jasa penyewaan perumahan di Tepi Barat yang diduduki telah lama dikritik oleh komunitas Palestina dan aktivis hak asasi manusia.
Pada tahun 2016, muncul kecaman karena perusahaan online itu menyewan puluhan kamar dan apartemen di pemukiman Tepi Barat yang diduduki seperti berada di "Israel" daripada di wilayah Palestina.Pada saat itu, Husam Zomlot, duta besar untuk Palestina, mengatakan kepada Al Jazeera Airbnb mempromosikan properti dan tanah yang dicuri.
Dalam laporan pedas tahun 2016, Human Rights Watch mengatakan perusahaan yang beroperasi di dalam atau berkoordinasi dengan permukiman Israel di wilayah Palestina melanggar hukum, yaitu melanggar hak-hak warga Palestina.
KEYWORD :Israel Tepi Barat Perusahaan Online
