Gedung KPK RI (foto: Jurnas)
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah mengantongi bukti komunikasi antara petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group dengan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait suap perizinan Meikarta.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan, komunikasi antara politikus Partai Golkar itu dengan petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group terkait pembahasan perizinan Meikarta yang saat ini sedang dalam penyidikan.
"Komunikasi yang kami pegang tersebut itu sangat relevan dan terkait dengan perkara yang sedang disidik ini tentu dugaan suap terkait proses perizinan (Meikarta)," kata Febri, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/11).
Sayangnya, Febri belum bisa mengungkap siapa pihak dari petinggi -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group yang menjalin komunikasi dengan Neneng. Sebab, bukti komunikasi itu bagian dari proses penyidikan.
"Siapa pihak terkait tersebut, apakah dari -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group misalnya, tentu belum bisa saya sampaikan saat ini," tegas Febri.
Meikarta merupakan salah satu proyek prestisius milik -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group. Penggarap proyek Meikarta ialah PT Mahkota Sentosa Utama, yang merupakan anak usaha dari PT Lippo Cikarang Tbk. Sementara PT Lippo Cikarang Tbk adalah anak usaha PT Lippo Karawaci Tbk.
Secara keseluruhan, nilai investasi proyek Meikarta ditaksir mencapai Rp278 triliun. Meikarta menjadi proyek terbesar -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group selama 67 tahun grup bisnis milik Mochtar Riady itu berdiri.
Direktur Operasional Lippp Group Billy Sindoro diduga memberikan uang Rp7 miliar kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan anak buahnya terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta. Uang itu diduga bagian dari fee yang dijanjikan sebesar Rp13 miliar terkait proses pengurusan izin proyek Meikarta.
Dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta ini, KPK telah menetapkan Direktur Operasional -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group Billy Sindoro dan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.
Selain Billy dan Neneng, KPK juga menjerat tujuh orang lainnya, yakni dua konsultan -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group, Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai -decoration:none;color:red;font-weight:bold">Lippo Group, Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
KEYWORD :Lippo Group Suap Meikarta James Riady -
