Ilustrasi guru (Foto: Antara)
Jakarta - Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober menjadi cerminan kondisi para guru Indonesia. Peningkatan kualitas para guru harus masuk ke dalam prioritas pemerintah dalam membenahi dunia pendidikan.
Sebagai tulang punggung pendidikan, guru yang memiliki kompetensi memadai diharapkan mampu mendidik para siswa untuk menjadi manusia produktif saat Indonesia mengalami bonus demografi kelak.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah sudah mengupayakan peningkatan kualitas serta kesejahteraan guru.
"Dua program yang gencar dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi dan tunjangan profesi guru. Namun keduanya tidak lepas dari permasalahan," ujarnya.
Program sertifikasi guru diadakan untuk meningkatkan kompetensi guru di seluruh nusantara. Sebagai ganjaran, baik guru PNS (pegawai negeri sipil) maupun non-PNS yang telah memenuhi sertifikasi dan persyaratan administratif berhak memperoleh tunjangan profesi.
Namun, tujuan baik inisiatif ini belum juga mencapai hasil yang optimal, yaitu mutu guru yang lebih baik serta perbaikan kesejahteraan guru secara menyeluruh.
Program sertifikasi guru tidak lepas masalah. Keterbatasan dana pemerintah dalam membiayai peserta sertifikasi serta beban waktu dan tanggung jawab guru merupakan beberapa masalah utama yang tengah dihadapi saat ini.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
Guru diwajibkan untuk mengikuti program sertifikasi yang berlangsung di kampus selama lima minggu. Hal ini membuat pihak sekolah harus mencari pengganti kekosongan guru di sekolahnya.
"Alhasil ada segelintir guru yang harus rela mengundurkan diri dari sekolah untuk mengikuti program sertifikasi ini. Lagi-lagi siswa yang dikorbankan,” jelas Pandu.
Di sisi lain, banyaknya jumlah guru yang belum mendapatkan sertifikasi mengakibatkan mereka belum memiliki hak untuk menerima tunjangan profesi guru yang telah disediakan pemerintah.
Masih banyak guru yang belum memiliki pendapatan yang memadai, sehingga kesejahteraan guru belum sepenuhnya terjamin. Kondisi seperti ini, lanjutnya, banyak dialami oleh guru berstatus honorer/kontrak/non-PNS.
Dalam usaha mengangkat kesejahteraan guru non-PNS, baru-baru ini pemerintah membuka kesempatan bagi guru non-PNS untuk mengikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).
Namun, hal ini kembali menuai masalah karena dari total 157.210 guru non-PNS yang terdaftar oleh kementrian, hanya hampir 13.000 guru non-PNS yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes CPNS.
“Hal ini dirasa tidak adil, sebab seluruh guru non-PNS memiliki andil yang sama dalam mendidik dan mengajar anak-anak bangsa. Namun hanya sebagian kecil yang berkesempatan untuk meningkatkan derajat hidup mereka, itupun kalau kesemuanya dinyatakan lulus tes CPNS,” urainya.
Di satu sisi, negara juga membutuhkan guru-guru yang memiliki kompetensi baik untuk masa depan anak bangsa, di lain sisi guru-guru membutuhkan jaminan atas kesejahteraan hidupnya.
Untuk itu, sebaiknya, pemerintah membuka kesempatan yang sama bagi semua guru non-PNS untuk mengikuti persaingan terbuka dalam tes CPNS. Kesempatan ini juga dapat dijadikan ajang sebagai pembuktian kompetensi mengajar mereka.
Pandu mengatakan, meningkatkan kompetensi guru di Indonesia, baik yang berstatus PNS maupun yang non-PNS, bukanlah perjalanan yang mudah dan singkat. Tepat yang dilakukan pemerintah dengan mengadakan program sertifikasi guru. Namun, evaluasi juga perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas program tersebut.
Kesejahteraan guru, terutama yang masih berstatus non-PNS, juga sangat penting untuk diperhatikan. Pandu menegaskan, walaupun guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan berarti mereka tidak perlu tanda jasa. Karena mengemban misi mulia bagi masa depan bangsa, tentulah mereka harus sejahtera.
KEYWORD :Guru Kualitas Hari Guru Sedunia
