Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon
Jakarta - Dalam rangka pemulihan pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Barat (NTB), DPR menggelar rapat dengan pemerintah. Rapat konsultasi itu menghasilkan lima poin kesimpulan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang memimpin rapat mengatakan, birokrasi kebencanaan di Indonesia belum solid. Hal itu terlihat dari data yang simpang siur serta prosedur lamban padahal situasinya serba darurat.Untuk itu, rapat konsultasi antara DPR dengan pemerintah yang diwakilkan sejumlah menteri dan lembaga terkait menghasilkan lima poin kesimpulan. Dimana, DPR RI meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan revisi Inpres Nomor 5 Tahun 2018, sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk seluruh daerah terdampak (Lombok dan Sumbawa)."Serta untuk seluruh Kementerian/Lembaga digerakkan dalam pemulihan gempa Lombok-Sumbawa," demikian bunyi dalam poin pertama kesimpulan rapat tersebut.Baca juga :
Ada Parpol Kampanye Terselubung, Fahri Hamzah Minta Gugus Tugas Pemilu 2024 Turun Tangan
Ada Parpol Kampanye Terselubung, Fahri Hamzah Minta Gugus Tugas Pemilu 2024 Turun Tangan
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Gempa Lombok