Tarif Nol Persen Dorong Kontribusi UMKM pada PDB

Jakarta - Melalui pengesahan UU Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP), UMKM dimasukkan ke dalam golongan kelompok yang dikenakan pajak 0 persen bersama dengan masyarakat tidak mampu, kelompok pelajar atau mahasiswa, penyelenggara kegiatan sosial dan penyelenggara kegiatan keagamaan.

Hal ini diharapkan bisa meningkatkan kontribusi UMKM pada PDB Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, kontribusi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PDB meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen dalam lima tahun terakhir yaitu antara 2011 hingga 2016.

Penyerapan jumlah pekerja pada sektor UMKM juga mengalami peningkatan dari 96,99 % menjadi 97,22 persen dalam periode yang sama. Dengan adanya penambahan insentif dari pemerintah, maka diharapkan angka ini bisa meningkat.

Pengesahan RUU PNBP adalah untuk mengganti UU nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP yang telah berlaku selama kurang lebih 21 tahun.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri mengatakan, upaya pemerintah dalam menggenjot jumlah produksi UMKM sudah dituangkan ke dalam beberapa hal.

Melalui sisi moneter, pemerintah menurunkan suku bunga kredit modal usaha. Sementara itu melalui sisi fiskal, pemerintah juga memberikan insentif perpajakan.
 
Setelah pemangkasan PPh sebesar 0,5 persen melalui revisi PP 46 tahun 2013 yang cukup menginsentif UMKM, kini pemerintah kembali memberikan suntikan insentif melalui pemangkasan PNBP hingga tarif 0 persen.

“Jelas ini akan menjadi angin segar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kondisi ini akan memberikan efek domino bagi perekonomian di Indonesia,” jelas Novani.

UMKM yang saat ini masih sebagai kontributor utama PDB Indonesia diprediksi akan semakin meningkat jumlah pelaku UMKM, meningkatkan produksi dan semakin banyak lapangan pekerjaan, yang secara tidak langsung akan berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

Ia menjelaskan, upaya penertiban melalui sistem perpajakan ini akan semakin memperjelas keuntungan dan kerugian yang di dapatkan UMKM sehingga tidak ada wajib pajak yang sembunyi karena takut pada pajak.

"Selain diuntungkan dengan berbagai insentif, UMKM juga dituntut terus berbenah, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi digital," ucapnya.

Dengan memanfaatkan teknologi digital, para pelaku UMKM akan memiliki kesempatan yang sama dengan pelaku usaha besar untuk menjual produk mereka. Faktor ini dikarenakan mereka akan berada di dalam satu platform yang sama sehingga memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan promosi dan penjualan produk.

Hal ini, lanjut Novani, juga akan menguntungkan pelaku UMKM karena dapat menghemat biaya total penjualan, baik yang berasal dari penghematan overhead cost hingga marketing cost.

Selain itu, dengan menggunakan teknologi digital yang memberikan platform untuk berjualan, UMKM juga tidak perlu melakukan survey pasar untuk mengetahui produk saingan mereka. Mereka cukup menggunakan teknologi digital untuk dapat menyesuaikan pasar sehingga bersaing dengan mudah.

KEYWORD :

UMKM Pajak Digital

Sempat Overdosis dan Nyaris Mati, Eminem Rayakan 16 Tahun Bebas Narkoba

Prabowo penasaran dengan Ilmunya Cak Imin

Setelah terpilih, Prabowo Subianto bertemu dengan Cak Imin di DPP PKB

Kejagung Periksa Dua Pejabat PT Timah Terkait Korupsi

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan 6,25 Persen

Dissenting Opinion, MK Nyatakan Pemilu Ulang Sejumlah Daerah

MK Tak Temukan Korelasi Bansos dengan Kenaikan Suara di Pilpres 2024

Kementan Latih Petani Muda Asean Produksi Kelapa Sawit Berkelanjutan